Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Ragam

Ada Kucuran 3 Triliun di Tol Balsam, Kaltim Diharap Dapat Bagi Hasil

25
×

Ada Kucuran 3 Triliun di Tol Balsam, Kaltim Diharap Dapat Bagi Hasil

Sebarkan artikel ini

Kaltimminutes.co, Samarinda – Bila sesuai rencana, tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akan mulai bertarif pada Maret mendatang.

Saat ini pihak Kementerian PUPR RI tengah mengkaji berapa harga tarif yang akan diberlakukan tiap kilometernya.

Example 300x600

Kaltim turut menginvestasikan duit di tol Balsam, melalui APBD sebesar Rp 3 triliun. Dengan tarif tol yang mulai diberlakukan, diharap Kaltim turut mendapat pendapatan daerah dari pengelolan tol pertama di Kalimantan tersebut.

Hasanuddin Masud, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, menyatakan, Kaltim harus mendapatkan keuntungan dari pengelolaan tol Balsam. Sebab, Kaltim ikut melakukan penyertaan modal pembangunan tol.

“Terkait pengelolaannya saya belum tahu bagaimana. Tapi yang jelas kita harus ada dapat bagi hasil keuntungan di tol Balsam itu,” kata Hasan.

Meski begitu, Hasan menyatakan pendapatan tol sepenuhnya menjadi kewenangan PT Jasa Marga Samarinda.

Namun, Komisi III mendorong Pemprov Kaltim bisa berkoordinasi dengan pihak kementerian, agar ada bagi hasil yang diserahkan ke daerah. Hasan juga menegaskan perlu dibuat payung hukum guna memastikan Kaltim dapat pendapatan daerah dari tol.

“Mekanismenya kami belum tahu, karena kami juga belum pernah dilibatkan soal pendapatan tol itu. Perlu ditetapkan di pergub ataupun perda. Kami Komisi III ada rencana bertemu dengan Gubernur Kaltim, membahas kemungkinan Kaltim dapat pendapatan dari pengelolaan tol Balsam,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan, Aji Sofyan Effendi,  pengamat ekonomi Kaltim asal Universitas Mulawarman. Dirinya menekankan semestinya Pemprov Kaltim mendapat PAD dari tol, sebagai kompensasi dari penyertaan modal pada saat pembangunan awal tol .

“Jangan juga ibarat orang panen, orang yang tanam modal malah dikesampingkan. Kan tidak benar,” paparnya.

Berbicara bisnis, gelontoran anggaran Rp 3 triliun APBD Kaltim yang mengalir ke tol Balsam, bisa dikatakan masuk entitas bisnis, juga disebut penyertaan modal. Bila peruntukan tol digunakan sebagai bisnis, tidak relevan bila APBD dan APBN masuk ke dalam proyek tersebut.

“Apalagi ini kombinasi dari entitas bisnis dan APBD. Dan jumlahnya tidak kecil. Kalau semua entitas bisnis, publik akan beri ganti rugi melalui bea masuk. Nah kalau ini APBD dan APBN tidak relevan kalau dibebankan kepada masyarakat. Jadi cara menghitung harga pokok produksi per kilometer itu tergantung dari investasi pengusaha,” pungkasnya. (rkm//)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *