Kaltimminutes.co, Samarinda – DPRD Samarinda menyoroti aktivitas pertambangan di kawasan Samarinda Utara.
Pasalanya aktivitas pertambangan dikawasan tersebut menimbulkan dampak yang kian hari kian serius khusunya bagi para petani di area Bayur, Betapus dan Lempake di Kecamatan Samarinda Utara yang mengalami masa tanam.
Terkait hal tersbut, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Maswedi meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bisa meningkatkan pengawasan melalui operasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Hal itu ia sampaikan saat melakukan reses belum lama ini di kawasan tersebut.
“Masyarakat jadi gagal tanam. Setahun yang biasanya tiga kali, ini hanya menanam sekali,” ucap Maswedi, Selasa (18/10/2022).
Maswedi menerangkan, kondisi Kaltim yang secara umum masih memasok beras dari Pula Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan juga menjadi sebab harus dilindunginya para petani lokal.
Oleh karenanya ia mendorong agar pemkot Samarinda mengambil langkat tegas.
Lanjut berharap dinas terkait dapat melakukan penyuluhan kepada petani untuk mengelola lahan yang terdampak.
“Kalau kita lihat di daerah sana itu ada pertambangan. Mengakibatkan air itu mengalir langsung menuju persawahan warga. Dari Bayur hingga ke Betapus, sampai Lemapke. Bahkan sekarang itu bukan air lagi, tapi bercampur lumpur. Sehingga tidak bagus masuk ke sawah,” pungkasnya.
Akan hal tersebut, Maswedi berharap Pemkot Samarinda mampu mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas para penambang ilegal yang membuat rugi masyarakat.
“Dinas Pertanian bisa melakukan penyuluhan, bagaiamana petani menanggulangi jika kondisi lahan tersebut begitu. Karena petani kita belum terlalu mengerti itu,” ujarnya. (Advetorial)
