Kaltimminutes.co – Pemerintahan Presiden Joe Biden mengumumkan langkah baru pada Senin (13/1) untuk memperketat kontrol ekspor chip kecerdasan buatan (AI) paling canggih, serta memperjelas aturan kepemilikan terhadap parameter interaksi pengguna dengan sistem AI.
Keputusan ini datang sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan untuk melindungi keamanan nasional AS, di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI yang semakin krusial dalam berbagai sektor.
Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, menegaskan bahwa meskipun teknologi AI menjanjikan manfaat besar, seperti meningkatkan produktivitas dan memberi dampak positif di bidang sosial dan kesehatan, potensi risikonya terhadap keamanan nasional juga semakin besar seiring dengan meningkatnya kemampuan AI.
“Namun, seiring dengan semakin kuatnya AI, risikonya bagi keamanan nasional kita juga kian tinggi,” Kata Gina Raimondo kepada wartawan.
Menurutnya, keberadaan sistem AI yang semakin kuat membutuhkan perlindungan yang lebih ketat, terlebih terkait transfer teknologi ke negara-negara dengan kepentingan strategis yang mungkin tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Pembatasan baru ini akan melewati masa komentar publik selama 120 hari sebelum diberlakukan, dan tidak termasuk negara-negara mitra dekat seperti: Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Taiwan, Inggris, ataupun Amerika Serikat.
Negara-negara ini, yang telah memiliki hubungan erat dengan AS dalam sektor teknologi dan keamanan, akan tetap mendapat akses ke chip AI canggih tanpa pembatasan yang ketat. Negara-negara yang sudah berada dalam embargo senjata AS, seperti Cina dan Rusia, sebelumnya telah dikenakan pembatasan serupa, tetapi kali ini, pembatasan akan meluas ke transfer model AI tertutup yang paling kuat.
Model AI tertutup yang dimaksud mencakup parameter yang digunakan untuk memproses dan menyusun tanggapan dari sistem, yang tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh pihak luar. Ini berbeda dengan model berbasis bobot terbuka, di mana pengguna dapat melihat pengaturan yang mempengaruhi keputusan AI. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keamanan data dan teknologi sensitif, serta mencegah potensi penyalahgunaan teknologi oleh pihak-pihak yang dapat mengancam stabilitas global.
Menurut pejabat senior pemerintahan Biden, pembatasan ini akan memastikan bahwa negara-negara yang telah terbukti memiliki rekam jejak kuat dalam mendukung perlindungan teknologi AI akan tetap menjadi mitra strategis Amerika Serikat
“Saya rasa poin utama yang ingin kami tekankan adalah bahwa kami telah mengidentifikasi negara-negara sekutu keamanan terdekat Amerika Serikat yang secara efektif menerapkan dan memiliki rekam jejak kuat dalam mendukung perlindungan teknologi AI, serta secara umum memiliki ekosistem teknologi yang mendorong penggunaan AI dan teknologi canggih lainnya selaras dengan kepentingan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri kami,” kata pejabat senior tersebut.
Dengan langkah ini, pemerintah AS berharap dapat menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan mengamankan teknologi AI yang semakin penting, tanpa menghambat kemajuan global di sektor tersebut.
