Kaltimminutes.co – Saat ini banyak desa di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih belum dialiri listrik.
Hal ini tak hentinya mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Seperti yang disuarakan Ketua Kimisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu meminta pemerintah provinsi untuk berdiskusi dengan PLN terkait persoalan ini.
Demmu membeberkan bahwa daerah di Kaltim tidak menikmati aliran listrik, menurutnya hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakatnya.
“Saat ini di Kukar itu masih banyak desa-desa yang tidak menikmati listrik,” sebut Baharuddin Demmu, Rabu (8/11/2023).
“Sebenarnya ini, pemerintah kita sudah ingatkan untuk memanggil direktur PLN untuk berdiskusi,” lanjutnya.
Ketika pembangkit listrik didirikan secara komunal, Baharuddin Demmu anggap bahwa ada yang mengelola PLTS tersebut seperti pemerintah, sehingga ketika ada yang bermasalah dapat diperbaiki segera.
“kalau PLN-nya tidak bisa masuk (daerah), maka solusinya adalah bikinlah pembangkit listrik PLTS-PLTS yang komunal, jangan tersebar,” jelasnya.
Ketua Fraksi PAN ini berharap pemerintah memperjuangkan aliran listrik di daerah Kaltim berhubung dengan kenaikan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN).
“Harusnya dengan naiknya TPP, ini kerjanya. Jangan TPP naik tapi tidak ada kerja,” pungkasnya.
(Advertorial)