Home / Ragam

Sabtu, 29 Februari 2020 - 02:15 WIB

Bahas Tapal Batas Daerah IKN, Kemendagri Minta Penjelasan Pemprov Kaltim

 

Kaltimminutes.co, Samarinda – Rombongan dari Kementerian Dalam Negeri RI, melakukan pertemuan dengan Biro Pemerintahan Setprov Kaltim, Jumat (28/2/2020).

Rombongan dari Kemendagri dipimpin oleh Andriyani Widi Pranoto, Kasi Batas Antar Daerah Wilayah IIB Kemendagri. Rapat tersebut membahas lokasi ibu kota negara (IKN), serta persiapan batas wilayah IKN dan daerah lain.

“Kami masuk dalam tim pemindahan IKN untuk bidang perencanaan tata ruang dan pertanahan. Kami ingin mengetahui peraturan daerah cakupan pengamanan di masing-masing daerah inti maupun penunjang,” kata Andriyani, saat memberikan pemaparan dalam rapat tersebut.

Sementara itu, Imanuddin, Plt Karo Pemerintahan Setprov Kaltim, menyampaikan untuk masalah pergub pertanahan sedang berproses, sementara perwali tentang batas desa dan daerah di IKN, telah selesai di masing-masing kabupaten/kota penyangga IKN.

“Dalam rangka percepatan IKN, kabupaten/kota sudah siap. Sementara pergub masih dikaji oleh Kemendagri,” kata Iman, usai rapat bersama perwakilan Kemendagri.

Baca Juga :  Pemprov Kaltim Tetapkan Zona Pesisir, Nelayan dan Sektor Industri Tetap Diakomodir

Meski pergub pertanahan di IKN masih berproses, namun Iman meyakinkan bahwa kabupaten/kota telah memfasilitasi tapal batas antar daerah dan pengamanan tanah dari spekulan.

“Belum ada informasi. Paling tidak daerah sudah memfasilitasi. Khususnya yang di PPU. Diharapkan bulan Maret sudah terkonsolidasi di daerah,” jelasnya.

“Diharapkan semua batas desa sudah clear. Sebelum legalitas tentang IKN terbit. Makanya memang Kemendagri sudah buat analisa batas wilayah itu bisa diinformasikan ke tingkat pusat,” sambungnya.

Sementara itu, Isran Noor, Gubernur Kaltim yang dikonfirmasi belum lama ini, menyebut Pergub IKN masih berproses di Kemendagri.

“Kita menunggu saya dari Kementerian Dalam Negeri RI,” sebut Isran.

Nantinya usai rampung di Kemendagri, pihaknya langsung menerbitkan rapergub tersebut resmi menjadi Pergub IKN.

Baca Juga :  Imbas PPLN dan Mobilitas Warga, Kasus Covid-19 di Balikpapan Kembali Meningkat

“Tunggu dulu dari Kemendagri, dikembalikan ke kami, terus ditetapkan menjadi pergub,” imbuhnya.

Pergub IKN akan berfokus pada pengendalian dan pemanfaatan lahan. Secara umum, pergub ini diperuntukan kepada kepala daerah, yang wilayahnya masuk kawasan IKN, serta daerah penyangga agar tidak melakukan hal-hal terkait lahan.

Dalam rapergub lahan IKN nantinya juga akan membatasi izin tinggal di kawasan sekitar lokasi pembangunan IKN. Secara spesifik, pergub tersebut akan memberi panduan tentang kawasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dijadikan kawasan tinggal di kawasan IKN.

“Di pergub nanti akan lebih banyak arahan kepada bupati/wali kota daerah penyangga, camat, notaris, untuk lakukan berbagai pengendalian dan tidak melegalisir akte izin jual beli dalam jumlah besar,” pungkasnya. (rkm //)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Keluhan Warga Desa Suko Mulyo Mendapat Tanggapan dari Kemko Polhukam, Pengamat Sebut Sebagai Pelacut Agar Gakkum Serius Tangani Tambang Ilegal

Ragam

21 IUP Diduga Palsukan Tandatangan Gubernur, Inspektorat Kaltim Lakukan Penelusuran

Ragam

Update Covid-19 Balikpapan: 2 Konfirmasi Positif dan 1 Pasien Meninggal Dunia

Ragam

Bertambah Satu Kasus PDP Asal Klaster Gowa, Total PDP Jadi 19 Orang dan 6 Positif

Ragam

Masih Berupa Dugaan, Mantan Presiden ACT Bantah Penyelewengan Dana CSR Lion Air

Ragam

Ramadan Masih Pandemi, Sahur dan Buka Puasa Disarankan Tetap di Rumah

Ragam

4 Cara untuk Lakukan Detoksifikasi dan Beberapa Buah yang Baik untuk Dikonsumsi

Ragam

Berbagai Manfaat Kayu Manis untuk Kesehatan Tubuh, Salah Satunya Meningkatkan Fungsi Otak