Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Ragam

Bahas Tapal Batas Daerah IKN, Kemendagri Minta Penjelasan Pemprov Kaltim

24
×

Bahas Tapal Batas Daerah IKN, Kemendagri Minta Penjelasan Pemprov Kaltim

Sebarkan artikel ini

 

Kaltimminutes.co, Samarinda – Rombongan dari Kementerian Dalam Negeri RI, melakukan pertemuan dengan Biro Pemerintahan Setprov Kaltim, Jumat (28/2/2020).

Example 300x600

Rombongan dari Kemendagri dipimpin oleh Andriyani Widi Pranoto, Kasi Batas Antar Daerah Wilayah IIB Kemendagri. Rapat tersebut membahas lokasi ibu kota negara (IKN), serta persiapan batas wilayah IKN dan daerah lain.

“Kami masuk dalam tim pemindahan IKN untuk bidang perencanaan tata ruang dan pertanahan. Kami ingin mengetahui peraturan daerah cakupan pengamanan di masing-masing daerah inti maupun penunjang,” kata Andriyani, saat memberikan pemaparan dalam rapat tersebut.

Sementara itu, Imanuddin, Plt Karo Pemerintahan Setprov Kaltim, menyampaikan untuk masalah pergub pertanahan sedang berproses, sementara perwali tentang batas desa dan daerah di IKN, telah selesai di masing-masing kabupaten/kota penyangga IKN.

“Dalam rangka percepatan IKN, kabupaten/kota sudah siap. Sementara pergub masih dikaji oleh Kemendagri,” kata Iman, usai rapat bersama perwakilan Kemendagri.

Meski pergub pertanahan di IKN masih berproses, namun Iman meyakinkan bahwa kabupaten/kota telah memfasilitasi tapal batas antar daerah dan pengamanan tanah dari spekulan.

“Belum ada informasi. Paling tidak daerah sudah memfasilitasi. Khususnya yang di PPU. Diharapkan bulan Maret sudah terkonsolidasi di daerah,” jelasnya.

“Diharapkan semua batas desa sudah clear. Sebelum legalitas tentang IKN terbit. Makanya memang Kemendagri sudah buat analisa batas wilayah itu bisa diinformasikan ke tingkat pusat,” sambungnya.

Sementara itu, Isran Noor, Gubernur Kaltim yang dikonfirmasi belum lama ini, menyebut Pergub IKN masih berproses di Kemendagri.

“Kita menunggu saya dari Kementerian Dalam Negeri RI,” sebut Isran.

Nantinya usai rampung di Kemendagri, pihaknya langsung menerbitkan rapergub tersebut resmi menjadi Pergub IKN.

“Tunggu dulu dari Kemendagri, dikembalikan ke kami, terus ditetapkan menjadi pergub,” imbuhnya.

Pergub IKN akan berfokus pada pengendalian dan pemanfaatan lahan. Secara umum, pergub ini diperuntukan kepada kepala daerah, yang wilayahnya masuk kawasan IKN, serta daerah penyangga agar tidak melakukan hal-hal terkait lahan.

Dalam rapergub lahan IKN nantinya juga akan membatasi izin tinggal di kawasan sekitar lokasi pembangunan IKN. Secara spesifik, pergub tersebut akan memberi panduan tentang kawasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dijadikan kawasan tinggal di kawasan IKN.

“Di pergub nanti akan lebih banyak arahan kepada bupati/wali kota daerah penyangga, camat, notaris, untuk lakukan berbagai pengendalian dan tidak melegalisir akte izin jual beli dalam jumlah besar,” pungkasnya. (rkm //)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *