Kaltimminutes.co – Ketua DPR RI Puan Maharani turut memberikan komentarnya terkait dengan mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara beserta wakilnya Dhony Rahajoe
Ia meminta agar pemerintah transparan terkait alasan mundurnya Bambang dan Dhony sebagai pimpinan OIKN.
“DPR mengharapkan agar pemerintah bisa transparan, bisa menjelaskan kenapa Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN itu mundur,” kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).
Lebih lanjut Puan mengatakan tranparansi bertujuan agar investor tidak menarik diri dari IKN.
Bukan hanya itu, ia berharap mundurnya Bambang dan Dhony tidak akan menghambat pembangunan IKN.
“DPR berharap agar apa yang akan di sampaikan pemerintah ini transparan, sehingga investor nantinya tidak kemudian semakin tidak tertarik ke IKN, dan pelaksanaan IKN itu bisa berjalan dengan target dengan pemerintah,” kata Puan.
“Semoga mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN itu tidak menghambat apa yang akan terjadi di kemudian hari terkait pelaksanaan IKN ke depan,” sambung dia.
Lebih lanjut, Puan menyarankan agar Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berdiskusi terkait pemilihan Kepala Otorita IKN definitif.
“Sebaiknya pemerintah sekarang berbicara dengan pemerintah yang akan datang, siapa yang kemudian akan dipilih menjadi Kepala IKN definitif yang akan datang,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono disebut mundur dari jabatannya.
Informasi ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Senin (3/6/2024).
Selain Bambang Susantono, Pratikno mengatakan bahwa Dhony Rahajo juga mengundurkan diri dari posisi sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN.
“Pak Presiden juga sudah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN. Pada hari ini telah terbit Keppres tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN,” kata Mensesneg Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6/2024).
(*)
