Home / Ragam

Senin, 26 Desember 2022 - 19:41 WIB

BPK Kaltim Serahkan Dokumen Temuan Kinerja dan Kepatuhan, Pemprov Bakal Tindaklanjuti

Agus Priyono, Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim / HO

Agus Priyono, Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim / HO

Kaltimminutes.co, Samarinda – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kaltim, serahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja dan kepatuhan 2022 kepada Pemprov Kaltim.

Penyerahan LHP kinerja dan kepatuhan 2022, dilakukan oleh Agus Priyono, Kepala BPK Kaltim, Senin (26/12/2022).

Tujuan pemeriksaan kinerja dan kepatuhan, guna memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

Beberapa catatan diberikan oleh BPK Kaltim, salah satu fokusnya yakni pelaksanaan dan pemanfaatan percepatan implemantasi kebijakan satu peta serta pemanfaatan implementasi E-Payment dan E-Katalog di Kalimantan Timur, yang dinilai belum efektif.

Baca Juga :  Banjir Samarinda, BPBD Samarinda dan Relawan Evakuasi 605 Warga Terdampak Banjir

“Output dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang Jasa (PBI) belum sepenuhnya dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menurunkan risiko korupsi,” kata Agus, Senin (26/12/2022).

Tidak hanya Pemprov Kaltim, BPK juga memberikan rekomendasi kepatuhan kepada Paser, Berau, dan Bontang.

Kontinuitas dan cakupan pelayanan Perumda Tirta Taman Bontang belum sesuai standar sehingga visi dan misi Perumda untuk memberikan pelayanan air selama 24 jam setiap hari kepada masyarakat belum tercapai,” lanjutnya.

BPK RI akan terus mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.

“Kami memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat membawa perbaikan apabila ditindaklanjuti dengan baik dan sungguh-sungguh. Tindak Lanjut atas hasil rekomendasi disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima,” tegasnya.

Baca Juga :  Soal Dugaan Pemalsuan 21 IUP Tambang Batu Bara, Ketua DPRD Kaltim Dorong Inspektorat Usut Tuntas

Sementara itu, Isran Noor, Gubernur Kaltim, menegaskan akan melaksanakan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

“Kami akan melaksakan tindak lanjuti hasil psmeriksaan ini. Mudah-mudahan sebelum 60 hari, sudah selesai,” ungkapnya.

Selanjutnya Gubernur Kaltim akan berkoordinasi dengan OPD terkait dan inspektorat guna menindaklanjuti temuan BPK.

“Kalau ada hal-hal yang disebutkan seperti tadi, pengelokaan air bersih tentu bisa lebih cepat. Semoga ini bisa diselesaikan sebelum waktunya,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Sambangi Pasar Tradisional di Balikpapan, Polda Kaltim Patau Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar

Ragam

Supir Pengangkut Kayu Dituduh Gunakan Dokumen Palsu, Diduga Jadi Korban Salah Tangkap Oknum Petugas

Ragam

Viral, Bendera HRS Berkibar di Lokasi Bekas Erupsi Gunung Semeru

Ragam

Desak Presiden Jokowi Batalkan Kenaikan Harga BBM, Buruh Bakal Gelar Aksi Unjuk Rasa

Ragam

Disebut Masuk Kriteria Calon Kepala Otorita IKN, Risma: Bukan Cuma Saya yang Arsitek

Ragam

Vaksinasi Guru dan Siswa Baru Capai 59 Persen, Pemprov Kaltim Belum Beri Izin Penerapan PTM Jenjang SMA/SMK

Ragam

Sidang Penambang Ilegal di Area Pemakaman Covid-19 Serayu, Terdakwa Bantah Belum Bayar Alat Berat

Ragam

Terkait Penataan Aset Daerah, Akademisi Unmul Sebut KPK Datangi Kantor DPD Golkar Kaltim Sudah Tepat