Kaltimminutes.co – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka merespons santai usulan sejumlah pihak yang menginginkan dirinya berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Usulan tersebut mencuat dalam rangka memastikan agar proyek pembangunan IKN tidak menjadi sia-sia dan dapat segera diaktifkan sebagai pusat pemerintahan yang baru.
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau pada Senin (28/7/2025), Gibran menyinggung wacana tersebut dengan nada bercanda, mengingat sebelumnya sempat muncul pula gagasan agar ia berkantor di Papua.
“Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” kata Gibran.
Meski demikian, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini menegaskan dirinya siap ditempatkan di mana saja, termasuk di IKN ataupun Papua. Gibran menyatakan akan menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait lokasi tugasnya.
“Yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden, siap ditugaskan di mana saja. Di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden,” ujar Gibran.
Ia juga menambahkan bahwa gaya kerjanya selama ini lebih banyak berada di lapangan ketimbang di balik meja kantor. Oleh karena itu, baginya lokasi kantor tidak menjadi persoalan besar.
“Sudah saya sampaikan minggu lalu, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik,” tambahnya.
Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa Wapres Gibran akan berkantor di Papua. Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Yusril Ihza Mahendra meluruskan kabar tersebut. Ia menjelaskan bahwa yang berkantor di Papua bukanlah Gibran secara pribadi, melainkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin oleh Wakil Presiden.
“Jadi, yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden itu,” kata Yusril.
Sementara itu, dorongan agar Gibran berkantor di IKN datang dari Wakil Ketua DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa. Menurutnya, kehadiran Wapres di IKN akan memberi sinyal kuat bahwa ibu kota negara benar-benar sedang dipindahkan, sekaligus menghindari pemborosan anggaran pembangunan infrastruktur yang sudah telanjur digelontorkan.
“Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas. Maka kami meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN,” ujar Saan dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
IKN Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tengah dalam tahap percepatan pembangunan dan dijadwalkan menjadi pusat pemerintahan secara bertahap. Pemerintah pun berupaya mendorong kegiatan administratif dan pelayanan publik mulai digeser ke kawasan tersebut.
(Redaksi)
