Kaltimminutes.co – Keterlambatan pembayaran upah bagi lebih dari 80 pekerja proyek Teras Samarinda tidak hanya menjadi polemik administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan sosial para pekerja dan keluarganya.
Masalah ini menjadi perhatian serius DPRD Samarinda, yang meminta pemerintah untuk segera turun tangan agar hak pekerja segera terpenuhi.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim meminta pemerintah segera mengambil tindakan untuk memastikan hak pekerja dapat segera dipenuhi.
“Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi mereka dan keluarganya. Ini harus segera diselesaikan. Masalah ini sudah berlarut-larut. Bagaimana mungkin jumlah yang secara nominal tidak terlalu besar bisa berdampak pada lebih dari 80 pekerja” ujar Abdul Rohim, Kamis (27/2/2025).
Rohim menegaskan, jika penyebab keterlambatan pembayaran upah ini berasal dari pihak kontraktor, maka pemerintah harus memastikan adanya proses hukum atau tindakan lain yang perlu dilakukan untuk menuntut pertanggungjawaban.
“Kalau penyebabnya adalah perusahaan kontraktor terkait, maka silahkan pemerintah melakukan segala proses yang perlu dilakukan pemerintah terhadap kontraktor,” ucapnya.
Ia berharap para pekerja proyek Teras Samarinda dapat segera menerima hak mereka.
Dengan tindakan cepat dan tegas, masalah yang sudah berlarut-larut ini dapat segera terselesaikan, memastikan kesejahteraan pekerja dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kontraktor yang terlibat.
“Pemerintah tong dong turun tangan selesaikan ini (Pembayaran upah pekerja). Kita berharap ini mendapat perhatian serius untuk segera diselesaikan oleh pemerintah,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pembangunan Teras Samarinda ditangani oleh perusahaan Kontraktor PT Samudra Anugrah Indah Permai dengan anggaran senilai Rp 36,9 Miliar.
Namun hingga kini lebih dari 80 pekerja pembangunan Teras Samarinda tersebut belum menerima upah.
(advertorial)
