Home / Advertorial

Senin, 10 Oktober 2022 - 22:23 WIB

Dukung Pembangunan RPH Terpadu, Komisi II DPRD Samarinda Sebut Berpotensi Pada Peningkatan PAD

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Laila Fatihah

Kaltimminutes.co, Samarinda  – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membangun Rumah Potong Hewan (RPH) Terpadu dinilai akan memaksimalkan potensi PAD disektor peternakan.

Hal tersebut lantas mendapatkan dukungan dari Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah.

“Ada RPH milik pemerintah yang dipakai menyembelih sapi sendiri oleh peternak, tapi tidak berbayar. Jadi tidak ada PAD yang masuk ke kita. Dengan adanya ini (RPH Terpadu) tentu kita optimis dan mendukung karena ada potensi peningkatan PAD itu,” ujar Laila, Senin (10/10/2022).

Pembangunan RPH itu dinilai bisa menutupi suplay daging bagi warga di Kota Tepian.

Baca Juga :  Tiga Proyek Infrastruktur Diusulkan ke Pusat, Komisi III Dorong Pemkot Samarinda Lakukan Pengawalan

Hal tersebut bukan tidak mungkin  kedepannya akan memangkas ongkos impor sapi disektor transportasinya sebesar 50 persen dan akan menjadi sumber pemasukan bagi kas daerah.

Selain itu, sumber peningkatan PAD yang juga ingin digali Pemkot Samarinda dari RPH Terpadu adalah pemanfaatan rest area, urban framing, hingga ekowisata. Sehingga secara keseluruhan bertujuan untuk menyiapkan suplai daging higienis dan halal di Samarinda.

“Bisa jadi wadah edukasi pelajar kita. Nanti akan berkembang, bisa ada rumah makan yang dikelola warga sekitar. Jadi membuat ekonomi kerakyatan hidup juga,” tuturnya.

Dengan banyaknya nilai positif dari rancangan RPH Terpadu itu, maka tak ayal hal tersebut langsung menyedot dukungan positif dari para anggota legislatif. Sementara pemkot melaksanakan tahapan awal pengerjaan fisik 2023, Laila menyebut pihaknya di Badan Peraturan Daerah (Bapepmerda) akan mengkaji kembali regulasi terakit.

Baca Juga :  Ditargetkan Rampung Tahun 2023, DPRD Samarinda Sebut Regulasi soal Peredaran Minuman Beralkohol Tinggal Menyesuaikan dengan Kondisi Lingkungan

“Perda 27/2006 tentang RPH milik kita itu sudah kadaluarsa. Kami akan tinjau untuk mengatur sewa menyewa, sampai perjanjiannya. Dibutuhkan revisi untuk penyesuaian, apalagi setelah BBM ini naik,” jelasnya.

Diketahui RPH itu rencananya akan didirikan pada luasan tanah sebesar 22 hektare, tepatnya di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara.

(Advertorial)

Share :

Berita Terkait

Advertorial

Dinas PUPR-Pera Kaltim Perbaharui SIMTARU sebagai Keterbukaan Informasi Publik

Advertorial

Gelar Halalbihalal di Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Andi Harun Berharap Menjadi Momen Baik untuk Keberlangsungan Kinerja Pegawai Pemkot

Advertorial

Soal Penempatan Guru PPPK, Komisi IV DPRD Kaltim Beberkan Kendalanya

Advertorial

Dorong Pemerataan Layanan Pendidikan, Komisi IV DPRD Kaltim Minta Disdikbud Berikan Data Daerah yang Kekurangan Sekolah

Advertorial

Pastikan Kebutuhan Bahan Pokok, Pemkot Samarinda Lakukan Sidak di Pasar Tradisional dan Perbelanjaan Modern

Advertorial

Kaltim Masih Minim Tenaga Pendidik untuk Sekolah Luar Biasa, Dewan Beri Sorotan

Advertorial

Bahas Retribusi Jasa Usaha Bersama, DPRD Samarinda Berharap OPD Ikut Bersinergi

Advertorial

Soal Dugaan 21 IUP Tambang Palsu, DPRD Kaltim Dorong Pansus Investigasi Segera Terbentuk