Kaltimminutes.co, Samarinda – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membangun Rumah Potong Hewan (RPH) Terpadu dinilai akan memaksimalkan potensi PAD disektor peternakan.
Hal tersebut lantas mendapatkan dukungan dari Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah.
“Ada RPH milik pemerintah yang dipakai menyembelih sapi sendiri oleh peternak, tapi tidak berbayar. Jadi tidak ada PAD yang masuk ke kita. Dengan adanya ini (RPH Terpadu) tentu kita optimis dan mendukung karena ada potensi peningkatan PAD itu,” ujar Laila, Senin (10/10/2022).
Pembangunan RPH itu dinilai bisa menutupi suplay daging bagi warga di Kota Tepian.
Hal tersebut bukan tidak mungkin kedepannya akan memangkas ongkos impor sapi disektor transportasinya sebesar 50 persen dan akan menjadi sumber pemasukan bagi kas daerah.
Selain itu, sumber peningkatan PAD yang juga ingin digali Pemkot Samarinda dari RPH Terpadu adalah pemanfaatan rest area, urban framing, hingga ekowisata. Sehingga secara keseluruhan bertujuan untuk menyiapkan suplai daging higienis dan halal di Samarinda.
“Bisa jadi wadah edukasi pelajar kita. Nanti akan berkembang, bisa ada rumah makan yang dikelola warga sekitar. Jadi membuat ekonomi kerakyatan hidup juga,” tuturnya.
Dengan banyaknya nilai positif dari rancangan RPH Terpadu itu, maka tak ayal hal tersebut langsung menyedot dukungan positif dari para anggota legislatif. Sementara pemkot melaksanakan tahapan awal pengerjaan fisik 2023, Laila menyebut pihaknya di Badan Peraturan Daerah (Bapepmerda) akan mengkaji kembali regulasi terakit.
“Perda 27/2006 tentang RPH milik kita itu sudah kadaluarsa. Kami akan tinjau untuk mengatur sewa menyewa, sampai perjanjiannya. Dibutuhkan revisi untuk penyesuaian, apalagi setelah BBM ini naik,” jelasnya.
Diketahui RPH itu rencananya akan didirikan pada luasan tanah sebesar 22 hektare, tepatnya di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara.
(Advertorial)
