Kaltimminutes.co – Pemerintah Kota (Pemkot Samarinda) menaruh perhatian serius terhadap tantangan ekonomi global dan nasional yang memengaruhi efektivitas pembangunan daerah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam arahannya pada kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026, menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Acara ini digelar di Rumah Jabatan Wali Kota di Jalan S. Parman, pada Senin (23/6/2025), dan dihadiri seluruh kepala perangkat daerah, para camat, serta lurah se-Kota Samarinda.
Dalam pidatonya, Wali Kota menyampaikan kondisi ekonomi nasional yang sedang menghadapi tekanan dari dua sisi utama, yakni inflasi akibat kenaikan harga barang dan tekanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Indonesia saat ini menghadapi dua masalah utama, yakni naiknya harga barang yang memicu inflasi, serta tekanan terhadap PDB dan APBN. Ini tak bisa kita anggap enteng,” ujar Andi Harun.
Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama dari kondisi tersebut adalah lonjakan harga minyak dunia, yang berdampak langsung pada naiknya biaya produksi. Hal ini pada akhirnya memicu kenaikan harga kebutuhan pokok yang turut memengaruhi daya beli masyarakat.
Andi Harun menilai kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk merespons dengan cara kerja yang lebih efisien, adaptif, dan strategis.
“Jangan hanya habiskan anggaran. Kita harus pastikan programnya berdampak dan menyentuh kebutuhan warga,” tegasnya di hadapan peserta rapat kerja.
Andi Harun juga menyoroti rendahnya daya serap anggaran dalam menjawab kebutuhan pembangunan yang mendesak.
“Sekarang bukan saatnya sekadar belanja program seremonial. Kita butuh terobosan yang konkret dan relevan,” lanjutnya.
Andi Harun berharap seluruh perencanaan tahun 2026 bisa diarahkan untuk menyesuaikan dengan situasi dan tantangan aktual, terutama dalam memperkuat ketahanan ekonomi warga, meningkatkan pelayanan dasar, serta mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
(Redaksi)
