Kaltimminutes.co, Samarinda — Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi membuka acara konsultasi publik RKPD Kota Samarinda Tahun 2025, menandai era baru dalam proses rencana pembangunan setelah pilpres pileg serentak dan pilkada serentak tahun 2024.
Dilaksanakan di hotel Mercure Jalan Mulawarman Samarinda, pada Senin (19/2/2024) pagi.
Rusmadi mengatakan bahwa forum konsultasi publik ini menjadi platform vital untuk menyampaikan aspirasi dan mengharmonisasikan program kegiatan lintas pemangku kepentingan, memetakan rencana kerja pembangunan daerah 2025.
“Dalam suasana transisi ini, dimana tidak ada lagi perbedaan antara kabupaten/kota dan provinsi,”kata Rusmadi.
Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah berikan perhatian terfokus pada pemaduan program nasional dengan dukungan penuh lintas sektor.
“Era baru ini memungkinkan kita untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa,” ucapnya.
Ia mengungkapkan dalam pandangannya, kunci keberhasilan terletak pada optimalisasi anggaran yang terbatas. Ia berharap agar anggaran tersebut digunakan dengan bijak untuk program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir yang masih menjadi persoalan utama.
“Meskipun anggaran terbatas, kami menekankan pentingnya fokus pada infrastruktur, terutama di sektor perdagangan dan jasa,”ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan sektor ekonomi, infrastruktur menjadi kunci utama. Sektor perdagangan dan jasa, yang menyumbang hampir 57 persen, memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan.
“Permasalahan utama yang akan ditekankan pada tahun 2024 adalah ekonomi, dengan fokus pada sektor perdagangan dan jasa. Dengan menyadari bahwa infrastruktur memainkan peran penting dalam menggerakkan sektor ekonomi tersebut,”tuturnya.
Ia menjelaskan ada beberapa proyek yang masih perlu diselesaikan, seperti tunnel terowongan dan pembenahan ruas jalan, menjadi prioritas. Upaya pembangunan untuk memastikan kualitas sumber daya manusia juga menjadi bagian integral dari rencana pembangunan.
“Kami tidak hanya berbicara tentang ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga tentang kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan pelayanan kesehatan harus menjadi fokus kami untuk memastikan tidak ada warga yang tidak bersekolah dan setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,”pungkasnya.
(*)
