Kaltimminutes.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menunjukkan keseriusannya dalam memastikan Program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar keluarga miskin ekstrem.
Meski telah mengantongi data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pemkot memilih untuk tidak hanya mengandalkan angka makro. Sebaliknya, survei door to door digelar selama satu tahun penuh sebagai langkah verifikasi langsung di seluruh kecamatan di Samarinda.
“Kami tidak ingin bantuan pendidikan justru dinikmati oleh mereka yang sebenarnya mampu. Karena itu, semua proses seleksi dilakukan berlapis,” tegas Wali Kota Samarinda, Andi Harun, Senin (26/5/2025).
Dalam program ini, 100 siswa dari keluarga miskin ekstrem akan menjadi angkatan perdana Sekolah Rakyat. Namun yang membedakan inisiatif ini dari program bantuan pendidikan lainnya adalah akurasi data penerima manfaat.
“Ini bukan soal sekadar angka kemiskinan di atas kertas. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak yang masuk Sekolah Rakyat memang berasal dari keluarga yang berjuang setiap hari untuk bertahan hidup,” ujarnya.
Tim verifikasi turun langsung ke rumah-rumah warga, mengecek kondisi sosial ekonomi secara menyeluruh mulai dari penghasilan orang tua, tempat tinggal, hingga kondisi kesehatan. Proses ini sekaligus menjadi evaluasi terhadap data yang diberikan oleh BPS.
Pemkot Samarinda juga mengadopsi pendekatan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas serta tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam proses validasi data.
Langkah ini dilakukan agar proses seleksi tidak hanya transparan, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami ingin menjadikan Sekolah Rakyat sebagai harapan, dan harapan itu harus diberikan kepada yang benar-benar berhak,” lanjut Andi Harun.
Selain aspek sosial ekonomi, pemerintah juga mewajibkan agar setiap kecamatan di Samarinda mendapat kuota siswa, agar tidak terjadi ketimpangan wilayah dalam akses pendidikan gratis dan berkualitas ini.
Di sisi lain, pembangunan fisik sekolah juga terus dikebut. Lokasi telah ditetapkan di kawasan Stadion Palaran, dengan luas cadangan lahan mencapai 6,77 hektare. Saat ini, Pemkot tengah menunggu proses pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan legalitas dan batas lahan.
“Kami tidak mau asal jalan. Setiap minggu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kami minta laporan dan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Sosial,” tambahnya.
Andi Harun menegaskan bahwa semua proses, baik administratif maupun teknis, dilakukan dengan standar tata kelola nasional agar program ini bisa menjadi model nasional penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan.
Ia mengakui bahwa dalam pengalaman sebelumnya, banyak bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran. Hal ini menjadi pelajaran penting dalam merancang sistem seleksi Sekolah Rakyat.
“Bantuan yang salah sasaran bukan hanya merugikan negara, tapi juga melukai rasa keadilan masyarakat,” tandasnya.
(Redaksi)
