Home / Advertorial

Selasa, 4 Oktober 2022 - 20:13 WIB

Fraksi Soroti Selisih Anggaran KUA PPAS dengan Rancangan APBD, DPRD Kaltim Tunggu Jawaban Gubernur

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud

Kaltimminutes.co, Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud memaparkan agenda paripurna dalam rangka mendengarkan tanggapan fraksi di dewan terkait rancangan APBD 2023.

Paripurna pandangan fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan keuangan dan raperda APBD 2023 itu digelar pada Selasa (4/10/2022).

Terkait dengan pandangan dari fraksi itu, Hasanuddin mengatakan pihaknya masih akan menunggu tanggapan dari Pemprov Kaltim.

“Sesuai dengan pandangan fraksi-fraksi tadi kita menunggu nanti jawaban dari pak Gubernur. Yang sudah disampaikan semua tadi sudah sama-sama kita dengar. Pada prinsipnya ada beberapa poin,” kata Hasan Masud, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga :  Camat Samarinda Ulu Tindak Lanjuti Instruksi Wali Kota Samarinda,  Sebut Akan Panggil Pengelola SPBU RE Martadinata

Dieketahui salah satu pion yang menjadi sorotan fraksi di DPRD Kaltim  terkait selisih anggaran sekitar Rp200 miliar antara KUA PPAS dan rancangan APBD.

Hasan kembali menegaskan masih menunggu jawaban dari Gubernur Kaltim.

“Soal itu saya belum tau itu. Mungkin apakah ini penambahan yang perusda itu Rp200 miliar. Ini kita perlu penjelasan dari Pak Gubernur,” ujarnya.

“Masih menunggu jawaban dari pak Gubernur. Ini kan masih pandangan. Nanti kita bisa pastikan,” lanjut Hasan.

Terkait dengan hal itu, Pj Sekprov Kaltim, Riza Indra Riadi mengatakan pihaknya akan menindak lanjuti tanggapan fraksi-fraksi di DPRD, melalui jawaban Gubernur Kaltim.

Baca Juga :  DPRD Samarinda Soroti Draft Raperda Retribusi Pajak Limbah Cair Rumah Tangga

“Itu semua akan kita jawab di agenda jawaban pemerintah. Yang butuh perbaikan, akan kita perbaiki,” ungkapnya.

Terkait selisih anggaran antara KUA PPAS sebesar Rp15,1 triliun, dan rancangan APBD 2023 sebesar Rp14,9 triliun, Pemprov Kaltim juga akan melakukan penelusuran lebih lanjut.

“Untuk yang selisih angka itu akan kita jawab. Namanya juga kerangka umum anggaran, pasti tidak pernah persisi, paling tidak dekat,” pungkas.  (Advertorial)

Share :

Berita Terkait

Advertorial

Mampu Kendalikan Inflasi, Kota Samarinda Dapat Insentif dari Pusat

Advertorial

DPRD Samarinda Puji Kepemimpinan Andi Harun-Rusmadi dalam Membenahi Kota Tepian 

Advertorial

PKL Pasar Sungai Dama Ditertibkan, DPRD Samarinda Dorong Kebijaksanaan Pemerintah Daerah ke Pedagang

Advertorial

DPRD Samarinda Minta Kepolisian Lebih Humanis Berikan Pelayanan ke Masyarakat

Advertorial

Komisi I DPRD Samarinda Dukung Langkah Pemkot Tertibkan PKL Bandel, Tapi Butuh Kebijaksaan Pemerintah Terkait Tempat Relokasi

Advertorial

15 Eks Karyawan Menang di Sidang, Balpos Wajib Bayar Hak Pesangon

Advertorial

Perlukan Data Menyeluruh untuk Godok Payung Hukum Pengamanan Aset Daerah, DPRD Samarinda Minta Kerja Sama Perangkat Pemkot

Advertorial

Lantik Ketua Dewan Pengawas PD BPR, Wali Kota Andi Harun Ingatkan Dua Tugas Utama