Kaltimminutes.co, Samarinda – Atmosfer politik jelang Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Samarinda 2020, kian bergolak.
Terbaru, Siswadi, Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda, menggelar jumpa pers, di Ruang Ketua DPRD Samarinda, Rabu (29/1/2020).
Di hadapan awak jurnalis, Siswadi menyampaikan bahwa dukungan PDIP tertutup untuk pasangan Andi Harun-Rusmadi, dan Zairin-Sarwono. Alasannya, mereka dianggap melanggar ketentuan partai, karena telah memilih pasangan sebelum ada surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
Padahal, pada Kamis (23/1) Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim Andi Harun bertemu dengan Ketua DPD Partai PDIP Kaltim, Saafruddin di Jakarta. Pertemuan itu merupakan komunikasi lanjutan pertemuan sebelumnya.
Dalam pertemuan itu, belum ada kepastian siapa bakal calon yang akan direkomendasikan oleh PDIP. Karena Safaruddin dan Andi Harun juga membahas soal peluang koalisi di kabupaten/kota se Kaltim yang menggelar Pilkada 2020.
Bahkan, Safaruddin menegaskan bahwa untuk figur Andi Harun masih terbuka untuk dapat rekomendasi. Tetapi untuk figur Rusmadi kemungkinan tidak.
Waktu berjalan usai pertemuan Andi Harun dan Safaruddin, Siswadi kemudian menyatakan dan mendahului sikap PDIP untuk rekomendasi Pilkada di Samarinda. Hal inilah yang terkesan Siswadi menzolimi peluang Andi Harun bisa direkomendasikan PDIP.
Diketahui, Andi Harun, diproyeksi akan berpasangan dengan Rusmadi, menghadapi Pilwali Samarinda. Bahkan, keduanya akan menggelar pra deklarasi pasangan, pada 23 Februari 2020 nanti, sambil menunggu keputusan partai pengusung.
Diktahui, dalam konferensi pers dengan awak media, Siswadi sampaikan PDIP tidak akan mendukung kedua pasangan tersebut di Pilwali Samarinda, karena hingga saat ini DPP PDIP belum mengeluarkan nama bakal calon yang akan diusung. Siswadi menerangkan, rekomendasi DPP akan turun paling lambat Maret 2020.
“Ikuti rambu-rambu dong. Sekarang saya tanya?. Sekarang ini apakah partai yang mengusung kandidat, atau kandidat yang mengusung partai?. Kok dia ngusung duluan gitu loh, padahal partai belum mengusung,” kata Siswadi, dikonfirmasi Kamis (30/1/2020).
Meski telah menyatakan menutup kemungkinan dukungan kepada Andi Harun, Rusmadi, serta pula Zairin, Siswadi menyatakan tidak mendeskriditkan bakal calon yang mendaftar di PDIP. Hanya saja, Siswadi mengaku terkejut ada bakal calon yang melamar PDIP, justru telah menyatakan maju berpasangan, padahal keputusan partai belum keluar.
“Tidak mendeskriditkan. Kan mendaftar, berarti menunggu kan?, Kok ini sudah duluan, gimana sih. Kami gak ada apa-apa, semua diperlakukan sama. Makanya saya ada mengingatkan, jangan kelajuan (bertindak cepat) yang lain, gitu loh,” jelasnya.
Siswadi menambahkan, sikap PDIP Samarinda saat ini menunggu rekomendasi dari pusat, siapa yang dicalonkan di Pilwali Samarinda. Ketua DPRD Samarinda ini juga menegaskan bahwa, PDIP hanya akan memproses bakal calon yang mendaftar, dan mengutamakan kader. Sementara menurut Siswadi, bukanlah kader dari PDIP Perjuangan.
“Rusmadi Wongso tidak pernah mendaftar di PDIP. Bahwa, dia (Rusmadi) pernah di usung PDIP, iya. Tapi dia bukan kader PDIP. PDIP itu memproses yang sudah masuk. Ini keretanya sudah lewat. Jadi saya pertegas lagi, partai yang mengusung kandidat,” tegasnya.
Ditanya terkait apakah konferensi pers tersebut adalah arahan dari DPP PDIP, Siswadi hanya menjawab hal tersebut menjadi urusannya pribadi.
“Urusan saya komfrensi pers itu mau ada arahan DPP atau tidak,” pungkasnya. (*)
Siswadi -Andi Harun Sempat Bertemu
Bak saling lempar pantun, baik Siswadi, dan Andi Harun saling melempar pernyataan terkait siaran pers DPC PDIP Samarinda tersebut. Bahkan, saat paripurna di DPRD Samarinda, dengan agenda Pergantian Antar Waktu (PAW), Mujianto, dilantik menjadi Anggota DPRD Samarinda, menggantikan Almarhumah Sarlena Layuk, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.
Dalam paripurna tersebut, Andi Harun datang sebagai undangan, menghadiri pelantikan anggota dewan dari Partai Gerindra. Menariknya, usai pelantikan, saat pemberian ucapan selamat kepada anggota dewan terlantik, Siswadi dan Andi Harun terlihat tidak bersalaman. Padahal posisi Siswadi berada tepat di samping kiri Mujiono dan istri. Setelah menyalami Mujiono dan istri, Andi Harun lalu berjalan menjauh dari Siswadi, tanpa ada lontaran sapaan sedikitpun.
Usai pemberian selamat kepada Mujiono, tidak berselang lama. Siswadi langsung menuju arah ruang makan, untuk santap siang. Perang dingin kembali terjadi. Andi Harun yang menyusul duduk satu meja makan dengan Siswadi.
Di meja tersebut juga ada Sugeng Chairuddin, Sekretaris Kota Samarinda, dan Agus Suwandi, Anggota DPRD Kaltim. Tidak ada percakapan panjang selama adegan makan siang tersebut. Baik Siswadi dan Andi Harun, hanya berbicara cara dengan Sugeng dan Agus Suwandi. 10 menit adegan makan siang, tak ada percakapan antara Andi Harun dan Siswadi, kecuali sapaan awal ketika Andi Harun baru duduk di meja makan tersebut.
Ditemui di agenda yang sama, Andi Harun menyatakan pandangannya terkait konferensi pers yang digelar Ketua DPC PDIP Samarinda, Siswadi. Andi Harun mempertanyakan secara etika politik proses hukum apa yang dirinya langgar.
“Pertama saya menghormati semua proses internal di partai politik manapun, termasuk di PDI Perjuangan. Hanya saja pandangan saya, seharusnya secara etika politik, Pak Siswadi mengatakan bahwa saya melanggar, itu kan kalimat hukum. Ya harus dijelaskan, di bagian mana dalam proses pendaftaran saya melanggar, apakah secara tertulis ada bagian yang menerangkan, bahwa pendaftar tidak boleh menentukan pasangan calon. Kalau memang dari awal aturan itu ada, pasti saya akan mempertimbangkan kembali untuk mendaftar,” ujar Andi Harun.
Tak hanya itu, menurut Andi Harun, di dalam aturan pendaftaran tidak ada secara lisan atau tertulis bahwa partai yang menentukan pasangan.
“Saya kira lebih tidak kontekstual, ketika saya yang mendaftar untuk maju, kemudian pihak lain yang menentukan pasangan calonnya,” sebutnya.
“Pertanyaannya kenapa harus saya yang menjadi perhatian, seharusnya substansi apa yang disampaikan Pak Siswadi tidak boleh mendahului pengumuman akhir. Pada akhirnya kan dari 12 pendaftar cuma satu pasangan yang lolos, cukup diumumkan saja tidak perlu mengatakan bahwa Pak Andi Harun itu tidak lolos rekomendasi,” sambungnya.
Meski begitu, Andi Harun merasa tidak kecewa dengan statement Siswadi. Hanya saja, dirinya menyayangkan tindakan politisi senior seperti Siswadi menyampaikan statement seperti itu.
“Saya sama sekali tidak tahu akan ada konferensi pers. Saya tidak kecewa, cuma saya menyayangkan sebagai politisi senior tentu tau etika berpolitik, pertama saya tidak pernah mengklaim bahwa PDI Perjuangan itu mendukung saya, karena menghormati proses yang sedang berlangsung, sehingga saya merasa bertanya saja dan heran saja ada apa sebenarnya” terangnya.
Terkait nama Rusmadi Wongso yang digadang-gadang akan berpasangan dengan Andi Harun, ia menegaskan persoalan tersebut adalah persoalan internal pihaknya.
“Kalau soal Pak Rusmadi itu urusan internal kami, kecuali misalnya pernah suatu hari saya mengatakan bahwa saya telah mendapatkan rekomendasi PDI Perjuangan, kan saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan diusung oleh PDI Perjuangan, lalu kenapa tiba-tiba muncul konferensi pers bahwa saya sulit mendapatkan rekomendasi,” pungkasnya. (*)
Rusmadi: Saya Masih Kader PDIP
Rusmadi Wongso, figur yang berkemungkinan berpasangan dengan Andi Harun, turut mengomentari pernyataan Siswadi. Pada dasarnya, Rusmadi menghargai statement Siswadi, selaku Ketua DPC PDIP Samarinda. Menurutnya, partai mempunyai hak untuk menentukan sosok yang akan didukung di Pilwali Samarinda 2020.
Tetapi, Rusmadi mengaku terkejut disebut bukan kader bukan partai pemenang pemilu di Samarinda, 2019 lalu. Mantan Kepala Bappeda Kaltim ini mengaku masih menjadi kader PDIP. Bahkan dirinya mengaku masih menyimpan KTA partai. Rusmadi meminta, bila dirinya telah dipecat sebagai kader, agar Siswadi menunjukan surat pemecatan dirinya.
“Makanya aku terkejut ini, Siswadi mengatakan aku bukan kader lagi, artinya Pak Siswadi sebagai ketua DPC, memecat Rusmadi Wongso sebagai kader, mungkin ada baiknya, Siswadi menunjukkan surat pemecatan aku sebagai kader. Jadi aku merasa keberatan dengan statemen dari Siswadi itu,” tegasnya.
Rusmadi menilai statement Ketua DPRD Samarinda tersebut cukup berlebihan. Bisa jadi statement tersebut menunjukan bahwa PDIP telah memiliki calon yang akan diusung, sehingga menghilangkan peluang calon lain.
“Saya lihat ini statementnya terlalu berlebihan, mungkin dia sudah ada calon jadi, menghilangkan peluang dari calon lain,” papar Rusmadi.
Mantan usungan PDIP saat Pilgub Kaltim 2018 ini, masih berharap partai berlambang Moncong Putih mendukung dirinya dan Andi Harun di Pilwali Samarinda. Bahkan, ia mengaku masih berkomunikasi DPP PDIP, terkait pencalonan dirinya.
“Tapi kalo aku memng dianggap bukan sebagai partai kan, aku minta untuk menunjukkan surat pemecatan itu. Dan itu merupakan kewenangan dari partai kan. Karena sampai saat ini aku belum menerima, dan aku tidak tau apa alasan Siswadi keluar statement itu. Saya komunikasi dengan Pak Safar, kemudian DPP juga,” bebernya. (*)
Andi Harun Masih Mungkin Diusung PDIP
Redaksi Diksi.co pun mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Safaruddin, Ketua DPD PDIP Kaltim. Dihubungi via telepon, Safaruddin menyampaikan DPP saat ini belum mengeluarkan rekomendasi. Sementara terkait konferensi pers yang dilakukan Siswadi, Safaruddin sebut hal tersebut adalah hak dari DPC PDIP Samarinda.
“Kita tunggu saja nanti rekomendasinya dari DPP seperti apa. Soal konferensi pers itu kan hak DPC. Ya gak apa-apa lah,” kata Safaruddin.
Mantan Kapolda Kaltim ini menegaskan Andi Harun masih berpotensi diusung oleh PDIP di Pilwali Samarinda. Hanya saja, Andi Harun dipastikan tidak akan berpasangan dengan Rusmadi, bila diusung partai berlambang Moncong Putih tersebut.
“Kalo Andi Harun kemungkinan bisa. Tapi gak pasangan dengan Rusmadi. Bisa saja Andi Harun berpasangan dengan kader PDIP,” jelasnya.
Alasan kenapa PDIP tidak akan mengusung Rusmadi. Selain karena mantan Sekprov Kaltim tersebut selain tidak mendaftar saat penjaringan bakal calon di PDIP, selain itu juga karena Rusmadi bukan kader PDIP. PDIP berharap ada kader partai sendiri yang dicalonkan di Pilwali Samarinda.
“Ya nanti kita liat, Rusmadi kan bukan kader PDIP. Saya kan nanti Andi Harun, saya silahkan kalo mau koalisi dengan PDIP. Tapi menggandeng kader PDIP,” paparnya.
“Kita mengharapkan begitu. Yang namanya koalisi kan bersama-sama, bukan memberikan perahu. Jangan mendayung terus PDI ditinggal gitu,” sambungnya. (*)
Tidak Elok Secara Etika Politik
Lutfi Wahyudi, pengamat politik dari Universitas Mulawarman, turut menanggapi gaduh politik yang terjadi akibat statement Siswadi.
Mengenai kegaduhan politik yang terjadi, Lutfi menganggap hal itu menjadi nuansa politik yang biasa terjadi jelang kontestasi politik seperti Pilwali Samarinda. Terlebih, Siswadi juga diduga memiliki kepentingan politik, sebagai salah satu kader yang turut mendaftar di penjaringan PDIP.
“Sedikit banyak punya kepentingan, disamping juga dia pengurus DPC Samarinda bukan. Yang barang kali membuat gaduh, adalah karena Siswadi juga salah satu konsestan, atau salah satu pihak yang mendaftar. Tapi saya kira, kalo pasangan calon, misalnya Andi Harun, kalo bergandengan dengan Rusmadi, saya kira akan ada ketersinggungan secara organisasional lah itu, karena Siswadi ini, tahu persis dengan karakter partainya,” bebernya.
Secara aturan partai, terlebih PDIP, membuka pendaftaran calon untuk masing-masing figur, tidak dipasang-pasangkan. Sehingga Andi Harun tidak bisa mendaftar tapi telah memiliki pendamping. Hal itu lah yang mungkin menjadi ketersinggungan PDIP. Sebab, yang seharusnya memaketkan calon tersebut adalah partai.
“Gak bisa paketan, yang maketkan justru partai, bukan mereka yang mendaftar. partai punya otoritas untuk menentukan siapa berpasangan kepada siapa, tidak bsa didrive oleh calon yang mendaftar. Kecuali pasangan yang mendaftar lewat independen, dia bisa memilih, apakan akan mendukung, tinggal dia bersepakat atau tidak dengan pasangan itu,” pungkas Lutfi.
Sementara itu, Sarosa Hamongpranoto, yang juga pengamat politik senior dari Universitas Mulawarman juga beri pendapat terkait adanya konferensi pers tersebut.
Ia sampaikan, memang secara otoritas, partai memiliki kewenangan dalam hal menentukan siapa yang akan diusung.
“Memang itu otoritas partai,” ucap Sarosa.
Hanya, ia menyayangkan adanya konferensi pers dari PDIP yang menyatakan tidak mendukung beberapa nama paslon. Hal tersebut, disebutnya secara etika politik tidak elok.
“Pertimbangannya secara etika politik. Kesannya harus tidak pilih kasih. Kan pendaftaran itu terbuka. Kalau ini kan kesannya tidak elok secara etika politik,” ucapnya. (rkm//)
