Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Ragam

Gelar Paripurna, DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undang

9
×

Gelar Paripurna, DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undang

Sebarkan artikel ini
DPR sahkan RKUHP jadi Undang-undang / Foto: HO

Kaltimminutes.co – DPR secara resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-11 yang digelar hari ini, Selasa, 6 Desember 2022.

Example 300x600

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

“Kami menanyakan kepada seluruh peserta sidang, apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disahkan jadi Undang-Undang?” tanya Dasco diiringi jawaban setuju oleh peserta rapat, Selasa, 6 Desember 2022.

Sebelum disahakan RKUHP menjadi UU, Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto, memaparkan proses pembentukan RKUHP yang merupakan carry over dari DPR periode sebelumnya.

Menurut dia, RKUHP membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana.

“RUU KUHP merupakan upaya rekodifikasi, terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini,” kata Bambang.

Bambang mengatakan pembahasan RKUHP digelar secara terbuka dan penuh hati-hati, termasuk pasal-pasal yang dianggap kontroversial.

Bambang menyebut penyempurnaan RKUHP dilakukan secara holistik dengan mangakomodasi masukan dari masyarakat.

Menurut dia, eksistensi RKUHP menjadi penting untuk mereformasi hukum sesuai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

“Kami berpandangan sangat dibutuhkan bangsa dan negara dalam melakukan reformasi di bidang hukum sebagaimana tujuan pembangunan nasional dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta sesuai dengan prinsip dan kesamaan HAM,” pungkas dia.

Diketahui, sebelumnya RKUHP ini mendapt penolakan dari sejumlah kalangan.

Seperti Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang menggelar aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2022.

Mereka membawa spanduk dengan nuansa warna kuning dan hitam berisikan narasi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Adapun tulisan dalam spanduk di antaranya “Tolak Pengesahan RKUHP”, “Tolak RKUHP Bermasalah”, dan “Kriminalisasi Makin Mudah karena Aturan Suka-Suka Penguasa”.

Selain spanduk, massa aksi turut membawa karangan bunga bertuliskan “Turut Berduka Cita atas Kebangkitan Pasal Kolonial dalam RKUHP”.

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.

(*)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *