Kaltimminutes.co – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengeluarkan pernyataan tegas kepada perusahaan-perusahaan besar di wilayahnya, terutama yang bergerak di sektor pertambangan. Ia meminta agar angkutan alat berat tidak lagi menggunakan jalan darat, dan segera beralih ke jalur sungai atau laut demi menyelamatkan infrastruktur jalan dari kerusakan parah.
“Yang paling banyak merusak jalan bukan sawit, tapi pertambangan. Angkutannya berat sekali. Kalau tidak segera diubah sistemnya, jalan kita habis,” tegas Rudy dalam pernyataannya pada Sabtu (28/6/2025).
Menurutnya, kerusakan jalan di Kalimantan Timur bukan semata karena volume kendaraan, melainkan karena muatan berlebih yang melebihi kapasitas jalan. Ia mencontohkan kendaraan pengangkut alat berat seperti excavator PC 400 yang bobotnya bisa mencapai 40 ton, ditambah berat trailer yang bisa membawa total beban hingga 60 ton lebih.
“Bayangkan saja, satu kendaraan sudah segitu beratnya. Kalau tiap hari puluhan kendaraan lewat jalan itu, apa tidak rusak?” ujarnya.
Beberapa kawasan dilaporkan mengalami kerusakan parah, seperti di ruas jalan yang menghubungkan Perian dengan Barong Tongkok di perbatasan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Rudy menyebut kondisi ini mengkhawatirkan dan tidak bisa terus dibiarkan.
Untuk itu, ia mendorong agar perusahaan memaksimalkan penggunaan jalur sungai dan laut sebagai alternatif logistik. Menurut Rudy, pemanfaatan jalur air tidak hanya menjadi solusi jangka panjang, tetapi juga lebih efisien dan ramah terhadap infrastruktur publik.
“Kalau ada sungai, ya manfaatkan. Ini bukan cuma soal pilihan logistik, tapi tentang keberlanjutan. Jalan kita tidak bisa terus jadi korban,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, lanjut Rudy, telah menjalin koordinasi dengan aparat kepolisian untuk memastikan pengawasan di lapangan berjalan optimal. Kebijakan ini, tambahnya, akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Kaltim, bukan hanya di beberapa titik tertentu.
Meski mengeluarkan imbauan keras, Rudy menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bertujuan menghambat iklim investasi. Sebaliknya, pemerintah justru ingin memastikan investasi tetap berkelanjutan dengan tetap menjaga fasilitas umum.
“Kami tidak sedang menghalangi investasi. Justru kami ingin investasi tetap berjalan tanpa harus mengorbankan jalan rakyat. Alih jalur ke sungai adalah solusi yang adil: ekonomi tetap bergerak, tapi infrastruktur tidak rusak,” tandasnya.
Dengan langkah ini, Pemprov Kaltim berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor industri berat bisa lebih bertanggung jawab terhadap dampak operasionalnya, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
(Redaksi)
