Kaltimminutes.co – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dikabarkan dicekal ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung. Pencekalan ini dilakukan dalam rangka mendukung proses penyidikan kasus dugaan korupsi pada Program Digitalisasi Pendidikan yang terjadi pada periode 2019 hingga 2022.
Menanggapi hal ini, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea, angkat bicara. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini kliennya belum menerima informasi resmi terkait pencegahan ke luar negeri tersebut.
“Belum ada pemberitahuan langsung. Kami masih menunggu perkembangan selanjutnya,” ujar Hotman singkat saat dikonfirmasi pada Jumat (27/6/2025).
Meski demikian, Hotman menegaskan bahwa Nadiem Makarim berkomitmen untuk kooperatif dan tunduk pada semua ketentuan hukum yang berlaku.
“Nadiem akan patuhi semua proses hukum yang dijalankan. Tidak ada niat untuk menghindar,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, membenarkan adanya tindakan pencekalan terhadap Nadiem. Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil sejak 19 Juni 2025 dan berlaku untuk enam bulan ke depan.
“Pencegahan dilakukan guna mendukung kelancaran penyidikan,” ujar Harli dalam pernyataannya.
Menurut Harli, penyidik masih memerlukan waktu untuk mendalami sejumlah keterangan dan dokumen terkait peran Nadiem saat menjabat Menteri. Meski telah menjalani pemeriksaan awal pada Senin (23/6), beberapa poin masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
Namun, Harli menambahkan bahwa hingga kini belum ada jadwal resmi pemeriksaan lanjutan terhadap Nadiem. Tim penyidik masih mempelajari keterangan awal yang telah disampaikan oleh mantan Mendikbud ristek tersebut.
Kasus korupsi dalam proyek digitalisasi pendidikan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan anggaran besar dan berdampak langsung pada layanan pendidikan di Indonesia. Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut selama periode proyek berlangsung.
Pencekalan terhadap Nadiem menjadi bagian dari langkah Kejaksaan Agung untuk memastikan proses penyidikan berjalan secara menyeluruh dan tidak mengalami hambatan, terutama dalam hal kehadiran para pihak yang terlibat.
(Redaksi)
