Kaltimminutes.co – Diguyur hujan deras tak menyurutkan langkah puluhan mahasiswa Samarinda yang tergabung dalam “Aliansi Gerakan Kalimantan Timur Melawan Diam”, Selasa (10/6/2025) untuk menyampaikan aspirasi mereka di depan kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gadjah Mada, Samarinda.
Aksi simbolik ini menandai bentuk kekecewaan mendalam terhadap kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang dinilai belum memberikan perubahan nyata dalam 100 hari masa jabatan mereka.
Di bawah pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP, massa aksi menyuarakan kritik pedas terhadap minimnya capaian program kerja yang telah dijanjikan saat masa kampanye pasangan Rudy-Seno.
“Kami datang sebagai suara rakyat yang kecewa. Sudah 100 hari berlalu, dan kami belum melihat dampak konkret dari kepemimpinan ini,” seru salah satu orator aksi.
Massa menilai, kondisi Kaltim justru semakin memburuk. Mereka menyebut krisis BBM, kerusakan tata ruang, dan kerusakan lingkungan sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menjalankan komitmen perubahan. Bahkan, pemerintah disebut hanya “diam” di tengah penderitaan masyarakat akibat banjir tahunan dan kelangkaan energi.
“Alih-alih hadir sebagai solusi, gubernur dan wakil gubernur justru hadir sebagai simbol diam,” tegas salah satu perwakilan aliansi.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan empat poin utama tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Pertama, realisasikan 8 program prioritas Rudy-Seno dan evaluasi transparansi program yang berjalan. Kedua, tindak tegas pertamina karena kelangkaan dan kerusakan BBM. Tiga, segera dorong perbaikan tata kelola ruang dan RTH di seluruh kabupaten/kota. Empat, tindak tegas kasus premanisme dan kekerasan di Kaltim,” terang massa aksi.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang menemui massa aksi menyampaikan bahwa seluruh tuntutan telah dicatat dan sebagian sudah dalam tahap proses internal.
“Kami sudah bersurat ke Pertamina. Soal pendidikan dan kesehatan gratis sedang dalam persiapan. Tahun depan baru akan jalan penuh,” jelas Sri Wahyuni.
Namun, pernyataan itu justru menambah kekecewaan mahasiswa.
Akmal, Humas Gerakan Kalimantan Timur Melawan Diam, menyebut bahwa jawaban pemerintah terlalu administratif dan minim solusi nyata.
“Ketika bicara keberhasilan, pemerintah selalu mengklaim secara kelembagaan. Tapi saat menghadapi persoalan, mereka saling lempar kewenangan,” ucapnya.
Meski belum memperoleh jawaban yang memuaskan, aliansi mahasiswa menyatakan akan tetap mengawal janji-janji politik Rudy-Seno dan tak segan turun ke jalan kembali jika tuntutan mereka tak direspon.
“Kami akan tetap memantau. Kalau tidak ada perubahan, maka kami siap kembali turun dengan jumlah yang lebih besar,” tandas Akmal.
(Redaksi)
