Home / Hukrim

Minggu, 15 Agustus 2021 - 16:54 WIB

Kader Golkar Kaltim Terseret Dugaan Kasus Penipuan Cek Kosong, Dewan Pertimbangan Partai Bilang Begini

Hasanuddin Mas'ud, Ketua Komisi III DPRD Kaltim/Ho

Hasanuddin Mas'ud, Ketua Komisi III DPRD Kaltim/Ho

Kaltimminutes.co, Samarinda – Hasanuddin Masud dan istri dilaporkan ke Polresta Samarinda, atas dugaan penipuan cek kosong beberapa waktu lalu.

Pihak kepolisian saat ini mulai kelakukan penyidikan terhadap kasus yang menyeret kader Partai Golkar Kaltim dan Ketua Komisi III DPRD Kaltim ini.

Banyak kalangan menilai proses hukum Hasan Masud akan berdampak pada sisi politik.

Dikonfirmasi terkait kasus hukum Hasan Masud, Syarifuddin Gairah, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wanti) DPD Partai Golkar Kaltim, tidak berkomentar banyak.

Pihaknya memilih menunggu hasil proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian.

“Karena itu kasus di luar ranah organisasi, jadi diselesaikan menurut hukum yang berlaku dulu. Jadi nanti organisasi menunggu, proses hukumnya. Itu kan masih diduga,” ungkap Gairah, Minggu (15/8/2021).

Baca Juga :  Gunung Manggah Jalur Tengkorak, Pemprov Kaltim Berencana Bangun Flyover

Nantinya, jika pihak kepolisian telah menetapkan status hukum, barulah pihaknya selaku dewan pertimbangan partai dapat mengambil tindakan.

“Nanti kalau sudah dari pihak penyidik, sudah ada statusnya sudah tersangka, nanti baru organisasi bisa mengambil tindakan,” jelasnya.

“Kalau sementara bergulir hanya delik aduan, itu diserahkan ke ranah hukum pidana,” sambungnya.

Dikonfirmasi terkait tindakan apa yang akan diambil usai status hukum ditetapkan kepolisian, Gairah mengaku tidak bisa berandai-andai.

Meski begitu potensi dilakukannya PAW bisa saja dilakukan, jika nantinya Hasan Masud terbukti bersalah secara hukum.

Baca Juga :  Prahara Pengacungan Jari Tengah Telah Selesai, Polisi Imbau Masyarakat Taat Aturan Pemerintah

“Semua bisa. Sepanjang secara hukum dia masih gak ada masalah, tidak bisa diambil kebijakan. Pijakan kami hukum positif saja. Kita tidak melihat siapa oknumnya,” tegasnya.

Menurut tokoh senior Golkar Kaltim ini, pihak organisasi (DPD Partai Golkar Kaltim) bisa memberikan bantuan hukum kepada kader yang terjerat kasus hukum.

“Bahkan jika yang bersangkutan hendak meminta bantuan tim hukum organisasi, wajib memberi bantuan hukum. Kita kan mengaut paham praduga tak bersalah. Organisasi harus memfasilitasi,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Hukrim

Bejat!! Bocah 10 Tahun Diperkosa dan Dibunuh, Ditemukan Tergantung di Depan Kamar Indekos

Hukrim

Tak Mampu Biayai Istri Melahirkan, Seorang Pemuda di Samarinda Nekat Lakukan Tindak Kriminal

Hukrim

Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut, Siapkan Gelar Perkara Bersama Tim Ahli Polda Kaltim

Hukrim

Perkara Kasus Korupsi Mantan Bupati Kutai Timur Diserahkan ke PN Samarinda

Hukrim

Rutan Sempaja Geger, Satu Tahanan Ditemukan Gantung Diri

Hukrim

Diduga Lakukan Pelanggaran Disiplin, Kadis Pertanahan Samarinda Diberhentikan Sementara

Hukrim

Soal Pembatalan Tuntutan ODGJ Pelaku Penimpasan, Kuasa Hukum Pengemudi Ojol Beri Sanggahan

Hukrim

Dor ! Terdengar Suara tembakan, Salah Satu Pengunjung THM di Samarinda Nyaris Kena Peluru