Home / Hukrim

Senin, 10 Februari 2020 - 19:58 WIB

Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Terjerat Kasus Gratifikasi Dana Hibah, EW Akui Terima Uang

Kaltimminutes.co, Samarinda – Pihak kepolisian dari Polresta Samarinda menyita barang bukti dugaan suap sebesar Rp 100 juta, dari Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim 2013 berinisial EW.

EW ditetapkan sebagai tersangka atas kasus asus dugaan gratifikasi dana hibah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Eksekutif Intensif yakni ES pada 7 Februari 2020 lalu.

Redaksi Diksi.co, mengkonfirmasi EW, terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. EW tidak menyangkal telah menerima sejumlah uang, namun telah dikembalikan kepada pihak kepolisian.

“Ada terima sih, tapi sudah saya kembalikan, berarti sudah gak ada kerugian negara,” kata EW, dikonfirmasi melalui saluran telepon, Senin (10/2/2020).

EW juga mengakui telah menerima panggilan dari kepolisian pekan lalu. Dirinya mengatakan sejumlah rupiah yang ia terima bukan merupakan uang suap, namun thanksgiving, namun telah dikembalikan.

EW juga menjelaskan asal mula dirinya tersangkut kasus dana hibah LPK. Awalnya, EW diminta untuk meloloskan bantuan dana hibah ke LPK Eksekutif Intensif pada tahun 2014. Namun, laporan LPK tersebut diduga bermasalah sehingga bermasalah secara hukum.

“Itu kan bantuan buat LPK dulu, tahun 2014, tapi laporannya gak beres. Saya yang diseret-seret. Saya cuma mau bantu, kalau saya tau LPK gak beres maka saya gak bantu,” jelasnya.

Baca Juga :  Sabtu Dini Hari, Si Jago Merah Hanguskan 1 Bangunan di Jalan Cendana Samarinda, Diduga Akibat Korsleting Listrik

“Itu pelatihan bahasa inggris, melalui saya dapat bantuan, laporann dia gak beres. Dia berikan saya terima, nah, itu yang jadi masalah,” lanjutnya.

Sementara itu, Herdiansyah Hamzah, pengamat hukum asal Universitas Mulawarman menerangkan, meski terduga pelaku gratifikasi mengembalikan uang kepada pihak kepolisian, kasus ini akan tetap berjalan. Pasalnya, Undang-Undang 20 Tahun 2021 tentang Tipikor, pasal 12c, berisi uang gratifikasi harus dikembalikan atau dilaporkan ke KPK maka uang tersebut tidak masuk kategori gratifikasi. Uang tersebut justru seharusnya tidak dikembalikan ke kepolisian. Selain itu juga, Castro, sapaan akrab Herdiansyah Hamzah menyebut, kasus LPK Eksekutif Intensif, sehingga bila uang dikembalikan sekarang, klausul penghapus gratifikasi tidak berlaku.

“Kasusnya ini kan terlalu lama, jadi kalau dia mengatakan sudah mengembalikan uang, dia salah alamat ke Kapolresta Samarinda. Kedua dia sudah terlampau lama, jadi klausul di pasar 12c, yang menghapus gratifikasi itu sudah tidak berlaku,” jelasnya.

Baca Juga :  Hari Pertama PPKM Darurat di Balikpapan, Ini Kata Kapolda Kaltim

Menurut Castro, bila EW menyampaikan pembelaan pembelaan terkait kasus yang ia alami, bisa dilakukan di hadapan penyidik dan pengadilan. Pengadilan akan memverifikasi apakah memang pembelaan itu bisa diterima atau tidak.

“Kan itu dari pengembangan kasus loh ya. Kalau dia berasal dari pengembangan kasus, berarti penyidik punya alat bukti kuat untuk menjadikan status ke tersangka. Kalau sudah ada dua alat bukti berarti tinggal dilanjutkan saja ke pembuktiannya di pengadilan. Uang di kembalikan tidak bisa menghentikan kasus dugaan gratifikasi, karena sudah penetapan tersangka. Tidak ada alasan yang cukup untuk menghentikan jalannya kasus,” bebernya.

Kepada pihak kepolisian, Castro menyarankan terus melakukan pengembangan kasus. Pihak kepolisian juga punya tanggung jawab mempunyai alat bukti yang cukup, untuk membuktikan EW memang terlibat dalam kasus tersebut.

“Penyidik nanti bila berkasnya sudah P21, punya tanggung jawab untuk membuktikan di pengadilan bahwa yang bersangkutan memang punya cukup bukti untuk menetapkan si terduga ini sebagai pelakunya,” pungkasnya.

Share :

Berita Terkait

Hukrim

Gelapkan 6 Motor, Spesialis Penipu Pengemudi Ojol Dibekuk Polisi

Hukrim

Sudah 6 Kali Sidang, KIP Tolak Permohonan Pokja 30

Hukrim

Mulai Beroperasi Desember 2019, Sudah 8 Kecelakaan Terjadi di Tol Balsam

Hukrim

Tagih Pembayaran Proyek, 49 Oknum Ormas Kutai Bersenjata Tajam Seruduk Kantor PT Putra Tanjung di Samarinda

Hukrim

Hari Ini, KPK Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Korupsi Bupati Kutai Timur

Hukrim

Peredaran Narkotika di Samarinda Marak Terjadi, Sebulan Terakhir Lima Pelaku Berhasil Diamankan Polisi 

Hukrim

Libatkan Mabes Polri, Polresta Samarinda Usut Dugaan Ujaran Kebencian ke Pemkot Samarinda

Hukrim

Suami Aniaya Istri Karena Tak Diberi Uang 400 Ribu