Home / Hukrim

Minggu, 10 Oktober 2021 - 18:53 WIB

Pungli PTSL di Kelurahan Sungai Kapih Berdalih Biaya Pengurusan Sertifikat Tanah, Satu Korban Minimal Mengalami Kerugian Rp3 Juta

Ilustrasi Pungutan Liar

Ilustrasi Pungutan Liar

Kaltimminutes.co, Samarinda – Pungutan liar (pungli) yang terjadi Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan sempat bikin heboh warga Samarinda beberapa waktu yang lalu.

Biaya pengurusan sertifikat tanah menjadi dalih dalam pungli Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Pria yang diamankan polisi bernama Rusli ini diketahui merupakan rekanan Lurah Sungai Kapih, Edi Apriliansyah yang diamanatkan menjadi koordinator penyelenggaraan PTSL.

Warga Jalan Lambung Mangkurat, Gang 3, Kelurahan Samarinda Ilir ini belakangan diketahui bukan sebagai termasuk staff di kelurahan. Ia juga tidak pula berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, dalam menjalankan aksinya, Rusli mengaku sebagai pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Setiap warga yang mengikuti program PTSL dipungut biaya Rp100 ribu pada awal pendaftaran.

Lalu kembali dipungut Rp1,5 juta setiap berkas PTSL per kavling dengan luas 200 meter persegi. Tak hanya dua pungutan yang dilakukan.

Bak lintah darat, diduga Edi Apriliansyah dan Rusli kembali meminta sejumlah uang ke warga yang mengikuti program PTSL.

Pungutan ini di luar biaya pengurusan sertifikat tanah senilai Rp1,5 juta yang diminta pada awal pengurusan PTSL.

Pungutan yang dilakukan dibagi dalam dua kategori. Bagi tanah yang berlokasi strategis di Jalan Sejati dan Jalan Pendekat Mahkota masuk dalam kategori satu. Kategori satu pun dipatok seharga Rp2,5 juta.

Sedangkan bagi tanah yang berada di Jalan Tatako, Jalan Kehewanan dan Rapak Mahang dikenakan biaya Rp1,5 juta. Walhasil, kedua “pencuri uang rakyat” ini mendapat pundi rupiah berkisar Rp 3,1- 4,1 juta dari setiap berkas PTSL per kavling.

Baca Juga :  Kasus Prostitusi Anak Dibawah Umur di Samarinda, Muncikari Terancam Kurungan 15 Tahun Penjara

Hal itu pasalnya kembali diutarakan seorang korban yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku selama mengurus PTSL, sedikitnya telah mengeluarkan biaya hingga Rp3juta.

“Persyaratan pertama bayar uang Rp1,5 juta. Itu tanda tangan bermatrai. Setelah itu diberikan pengertian kembali sama Rusli soal kelas tanah. Saya masuk klas 2, jadi disuruh tambah biaya Rp1,5 juta lagi. Kalau totalnya saya sudah bayar Rp3 juta,” ucap korban tersebut, saat dikonfirmasi kembali awak media, Minggu (10/10/2021).

Seluruh praktek pungli ini dilakukan di ruang serbaguna Kelurahan Sungai Kapih yang juga menjadi tempat diringkusnya Rusli.

Disusul Lurah Sungai Kapih, Edi Apriliansyah, Selasa (5/10/2021). Keduanya diringkus beserta uang tunai dengan total lebih dari Rp60 juta rupiah.

Terkait harga yang dibebankan ke masyarakat ini tentunya terbukti melanggar aturan yang berlaku. Dimana tarif program yang berjalan sejak 2018 lalu ini telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Yakni, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembagunan Daerah Tertinggal. Dalam belied bernomor 25/SKB/V/2107 itu dijelaskan jika Provinsi Kaltim masuk dalam kategori III dengan biaya maksimal Rp250 ribu.

Baca Juga :  BPN Kaltim Bagikan Sertifikat Tanah Gratis ke Warga, Komisi I DPRD Samarinda Sebut Upaya Baik Tangkal Mafia Tanah

“Memang kalau untuk program PTSL itu nggak boleh lebih dari Rp250 ribu. Itu sudah tertera dalam keputusan tiga menteri. Tapi untuk hasil dari kepolisian kami belum tau ya, kami masih nunggu hasilnya juga,” jelas Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Sekretariat Kota (Setkot) Samarinda, Nofiansyah yang turut dikonfirmasi.

Dalam kasus pungli yang menjerat Lurah Sungai Kapih ini, Nofiansyah menjelaskan tidak ada pegawai di lingkung Pemkot Samarinda maupun pegawai kelurahan setempat lainnya yang ikut terlibat.

Nofiansyah juga menyangkan perilaku yang dijalankan Edi. Terlebih dalam pelaksanaan program PTSL, ikut melibatkan warga sipil yang mana dimandatkan menjadi koordinator program untuk menjalan praktek pungli.

Meski kasus ini telah mencuat kepermukaan, ruapnya langkah tegas belum diambil Pemkot Samarinda terkait status lurah pungli tersebut. Belum adanya langkah tegas yang diambil ini disebabkan pihaknya belum menerima laporan dari pihak kepolisian yang mengusut kasus ini.

“Kami belum dapat infromasi resmi dari polisi soal kasus ini, jadi masih menunggu dulu. Kami juga belum mengetahui statusnya apakah tersangka atau tidak, masih saya tunggu ini,” pungkasnya.

Kasus pungli PTSL yang menyeret Lurah Sungai Kapih, Edi Apriliansyah ini masih ditangani Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polresta Samarinda. Direncanakan kasus ini akan dibeberkan pada Senin (11/10/2021) mendatang. (*)

Share :

Berita Terkait

Hukrim

Kekasih Anak Kuras Uang Hasil Jual Tanah Rp800 Juta

Hukrim

Sekretaris Bappeda Kutim Diperiksa KPK, Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Bupati Kutim

Hukrim

Ibu Tiga Anak di Samarinda Tertangkap Curi Kosmetik Senilai Ratusan Juta, Ini Kronologinya

Hukrim

Pemuda Ditemukan Tak Bernyawa di Samarinda, Kondisi Tangan dan Kaki Terikat

Hukrim

Diduga Terima Suap untuk Hilangkan Surat Panggilan Pengadilan, Tiga Pegawai ESDM Dilaporkan ke Polisi

Hukrim

Peredaran Narkotika di Samarinda Marak Terjadi, Sebulan Terakhir Lima Pelaku Berhasil Diamankan PolisiĀ 

Hukrim

Taruh Kunci di Resepsionis, Motor Tamu Hotel Digasak Maling

Hukrim

Polisi Kembali Amankan Tiga Pengedar Ekstasi di Samarinda, Barang Bukti Dikemas dalam Bungkusan Obat Sakit Kepala