Home / Hukrim

Jumat, 30 Juli 2021 - 10:46 WIB

Sidang Dugaan Rasuah di PT MGRM Kembali Ditunda, Terdakwa Sebelumnya Alasan Vertigo Sekarang Diare

Ilustrasi Sidang

Ilustrasi Sidang

Kaltimminutes.co, Samarinda – Untuk kesekian kalinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda terpaksa kembali menunda sidang lanjutan perkara dugaan rasuah di tubuh Perusahaan Daerah (Perusda) PT Mahakam Gerbang Raja Migas (PT MGRM), pada Kamis (29/7/2021) siang tadi. Dan dijadwalkan ulang pada 5 Agustus pekan depan.

Terdakwa Iwan Ratman selaku Mantan Direktur Utama di Perusda milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut, semestinya kembali dihadirkan sebagai pesakitan.

Namun saat sidang baru dibuka, yang bersangkutan beralasan sedang menderita penyakit diare.

Alhasil, jadwal persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi didalam perkara korupsi proyek fiktif pembangunan tangki timbun dan terminal bahan bakar minyak (BBM) tersebut kembali diundur.

Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Tinggi Kaltim, Zaenurofiq ketika dikonfirmasi media ini usai persidangan.

“Tadi saat persidangan baru dibuka, terdakwa saat ditanya majelis hakim, mengaku sedang sakit diare. Badannya lemas dan mengaku tidak bisa mengikuti persidangan,” ucap pria yang akrab disapa Rofiq tersebut.

Rofiq yang juga menjabat sebagai Kasi Penuntut Umum di Kejati Kaltim itu mengatakan, seharusnya persidangan berlangsung dengan menghadirkan lima orang saksi yang merupakan bagian internal di PT MGRM.

Seperti yang telah ia sampaikan sebelumnya, bahwa pihaknya akan mengejar sejumlah pernyataan dari kelima saksi tersebut. Mulai dari apa saja usaha yang digeluti PT MGRM.

Baca Juga :  100 Hari Pemerintahan Jokowi-Amin, Mahasiswa Gelar Aksi

Hingga terkait pengetahuan kelima saksi atas dugaan pengalihan uang sebesar Rp50 miliar.

Yang merupakan anggaran proyek pembangunan tangki timbun dan terminal BBM. Semulanya uang sebesar itu berada di Rekening PT MGRM kemudian diduga dialirkan oleh terdakwa ke Rekening PT Petro TNC International.

“Kemudian apakah saksi juga mengetahui kalau proyek ini sudah jalan atau tidak. Lalu di mana rencananya proyek ini akan dikerjakan,” terangnya.

Diketahui, Majelis Hakim yang dipimpin Hasanuddin dengan didampingi Arwin Kusmanta dan Suprapto sebagai hakim anggota, menunda sidang perkara bernomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr itu sudah sebanyak dua kali.

“Ya pengakuannya dia begitu, entah ini modus atau gimana. Mau tak mau karena mengaku lemas (sakit), majelis hakim pun terpaksa harus menunda,” ucapnya.

“Terhitung sudah dua kali (ditunda). Yang pertama itu mengaku vertigo, kalau sekarang sedang diare. Sidangnya ditunda sampai Kamis depan,” tandasnya.

Seperti diketahui, mantan TOP CEO BUMD itu telah didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, hingga sebesar Rp50 miliar. Atau setidak-tidaknya dari jumlah uang tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp50 miliar.

Iwan Ratman diduga melakukan tindak pidana korupsi pengerjaan proyek fiktif pembangunan tangki timbun dan terminal bahan bakar minyak BBM, yang rencananya akan dibangun di Samboja, Balikpapan, dan Cirebon. Namun pekerjaan itu tak kunjung terlaksana.

Baca Juga :  Tak Berhenti Begitu Saja, Penyelidikan Sabu 25 Kg dan 37 Ribu Pil Ekstasi di Kota Tepian Terus Berlanjut 

Iwan Ratman lantas dituduh menilap uang proyek sebesar Rp50 miliar dengan cara dialirkan ke perusahaan swasta bernama PT Petro T&C Internasional. Dengan dalih sebagai rangka pelaksanaan perjanjian kerja.

Sedangkan Iwan Ratman sendiri merupakan pemilik sekaligus pemegang saham di PT Petro T&C International. Dari perusahaan inilah, diduga terdakwa Iwan Ratman menilap uang puluhan miliar tersebut.

Kerugian yang diderita negara, sebagaimana tertuang dari hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur, dengan Nomor LAPKKN-74/PW.17/5/2021 tertanggal 16 April 2021.

Atas dugaan perbuatannya, Iwan dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1), Junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Dan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsI, Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (*)

Share :

Berita Terkait

Hukrim

Kasus Prostitusi Anak Dibawah Umur di Samarinda, Muncikari Terancam Kurungan 15 Tahun Penjara

Hukrim

Tiga Hari Tak Terlihat, Pria di Samarinda Ditemukan Meninggal Dunia Tergantung

Hukrim

Waduh!! Ada Karyawan di Samarinda Bawa Lari Motor Milik Majikan

Hukrim

Usai Ditinggal Istri ke Warung, Sang Suami Ditemukan Tewas Gantung Diri

Hukrim

Mahasiswi Ini Divonis Seumur Hidup Oleh PN Nunukan Karena Jadi Kurir Sabu

Hukrim

Belum Ada Perkembangan Penyidikan, Kuasa Hukum Irma Rencana Sambangi Polresta Samarinda Besok 

Hukrim

Sudah 7 Kasus Penjualan Satwa Dilindungi Diungkap BPPHLHK selama 2020

Hukrim

Kasus Pil Ekstasi Gagal Edar di Samarinda, Polisi Buru Dua Terduga Pelaku