Home / Hukrim

Kamis, 30 Januari 2020 - 22:42 WIB

Sudah 6 Kali Sidang, KIP Tolak Permohonan Pokja 30

Kaltimminutes.co, Samarinda – Buntut dari sidang terbuka sengketa informasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)  Samarinda di Komisi Informasi Publik (KIP) Kalimantan Timur berujung pada ditolaknya permohonan Pokja 30.

Setelah melalui kurang lebih 6 kali sidang, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menolak 18 dokumen yang diminta oleh Pokja 30 atas Baznas Samarinda. Sejumlah informasi tersebut, diantaranya salinan dokumen penerimaan zakat tahun 2016-2017 hingga 2018, serta salinan dokumen rancangan anggaran kegiatan tahun 2016-2018.

Dari hasil pertimbangan majelis hakim, penolakan itu dikarenakan pihak Pokja 30 yang dianggap belum memiliki badan hukum (legal standing) terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dikeluarkan oleh Direktoral Jenderal berupa Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

“Putusan kami ditolak karena legal standing harus terdaftar di kemenkumham. Memang pokja 30 masih dalam proses untuk dapat AHU itu,” ujar Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo ditemui usai sidang putusan sengketa informasi di kantor KIP Kaltim, Kamis (30/1/2020).

Dari pengakuan Buyung, lembaga yang menjadi naungannya saat ini beberapa waktu lalu sudah melakukan pengurusan terhadap perubahan akta, namun ia mendapat 3 kali penolakan karena penamaan ‘Pokja 30’. Dalam perturan di Kemenkumham, nama dari sebuah lembaga harus memiliki beberapa persyaratan, seperti tidak ada kesamaan nama dengan lembaga lain atau serupa, tidak boleh ada singkatan dan angka dalam penamaannya. Persyaratan inilah yang belum dipenuhi oleh Pokja 30. Hingga persidangan putusan berlangsung, Buyung belum bisa menunjukkan dokumen itu, artinya Pokja 30 belum memiliki AHU resmi yang terdaftar di Kemenkumham.

“Kecewa ya biasa lah, boleh saja tapi masih ada kesempatan 14 hari kerja ini meskipun kami tidak ambil itu, memang kesalahan kami karena AHU yang belum keluar. Bisa saja diulang, yang menarik ini dari keputusan 18 ajuan informasi kami itu terbuka untuk publik, artinya siapa saja masyarakat bisa meminta itu,” ucapnya.

Di pihak lain, Wakil Ketua I Baznas kota Samarinda, Rusfauzi Hamdi berharap sidang yang ia lalui menjadi pelajaran tersendiri untuk mengevaluasi administrasi, terutama laporan keuangan yang ada di Baznas Samarinda. Informasi terbaru, Hamdi mengakui, baru-baru ini dirinya telah dinyatakan menjadi Ketua Baznas Samarinda sampai masa kepengurusan akhir periode tahun 2021. Keputusan itu bersifat pergantian antar waktu (PAW) berdasarkan rekomendasi Baznas Republik Indonesia (pusat) kepada pemerintah kota Samarinda. Namun, ia masih menunggu surat keputusan (SK) Wali Kota atas pengangkatan dirinya yang belum terbit.

Baca Juga :  Sempat Disebut Keluarkan Surat PCR Bodong, Pihak RS Siaga Al-Munawwarah Samarinda Langsung Berikan Bantahan

“Mohon maaf atas kejadian ini dan membuat semua orang menyita waktu dan pikiran termasuk 9 saksi, terima kasih ini merupakan suatu pengalaman berharga bagi saya. InsyaaAlah keputusan akan menjadi perhatian kami. Tolong kami dijaga karena bagaimanapun ini amanah yang harus dipertanggungjawabkan,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun selama persidangan, terdapat poin hasil kesimpulan yang dipaparkan oleh majelis hakim, diantaranya adalah Pemohon dalam hal ini Pokja 30, tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sengketa. Sedangkan Termohon dalam hal ini Baznas kota Samarinda memiliki kedudukan hukum sebagai termohon informasi dalam sengketa.

Sebelum mengakhiri persidangan, majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Khaidir mengatakan, baik pihak pemohon (Pokja 30) maupun pihak termohon (Baznas Samarinda) bisa mengajukan banding atau keberatan atas hasil putusan. Hak itu berlaku selama 14 hari kerja setelah sidang putusan berakhir. Jika tidak ada permohonan banding atau keberatan, makan hasil kesepakatan sidang putusan dianggap inkracht (tetap).

Sengketa informasi ini bermula dari Pokja 30 yang mengirimkan surat permohonan informasi kepada Baznas Samarinda pada 24 Juni 2019 lalu. Melalui surat itu, Pokja 30 meminta informasi perihal 18 item yang diharap bisa diberikan oleh Baznas Samarinda.

Namun, upaya itu tak juga mendapat tanggapan Baznas Samarinda. Pokja 30 kemudian kembali bersurat untuk mengkonfirmasi kepada Baznas Samarinda mengenai hal yang sama pada 8 Juli 2019. Isi surat itu berupa keberatan atas permohonan informasi yang belum digubris oleh Baznas Samarinda.

Imbasnya, Pokja 30 membawa persoalan ini ke sidang sengketa informasi yang pertama kali bergulir pada tanggal 10 Oktober 2019 atas pemanggilan KIP Kaltim.

Dari sidang pertama, kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan mediasi yang ditengahi perwakilan KIP Kaltim. Mediasi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah, tidak terjadi dalam kesempatan itu. Hasil mediasi dibatalkan. Hal itu dikarenakan Buyung yang menganggap, mediator tidak netral dan menggiring para pihak agar sengketa bisa cepat selesai.

Baca Juga :  Target PAD Samarinda, Wali Kota Andi Harun Minta OPD Bekerja Maksimal

Tidak sampai disitu, pembatalan mediasi secara otomatis majelis hakim melanjutkan persidangan. Setelah melalui beberapa kali sidang dan memanggil 9 saksi sebagai penguat informasi, majelis hakim mendapat fakta-fakta persidangan.

Pihak termohon memang memenuhi ketentuan sebagai badan publik, namun demikian Rusfauzi Hamdi sebagai komisioner Baznas Samarinda yang hadir dipersidangan, secara pribadi dipertanyakan statusnya. Melalui SK Wali Kota tertanggal 21 Januari 2019, secara resmi status Hamdi dicabut sebagai komisioner Baznas Samarinda periode 2016-2021.

Dari ketidakabsahan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Hamdi tidak berkewenangan untuk mengeluarkan kebijakan apapun yang mengatasnamakan Baznas Samarinda, terutama terkait dokumen ataupun data yang diminta pemohon (Pokja 30).

Hal itu terjadi karena tidak adanya kesinambungan antara Baznas Samarinda dengan pemkot sebagai pihak yang mendirikan dan mengesahkan lembaga pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah tersebut. Terlebih kepada SK revisi Wali Kota yang memberhentikan Hamdi sebagai komisioner.

Ditambah lagi dengan salah satu saksi yang dipanggil KIP Kaltim adalah Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Fachrul Ghazi yang mengatakan, tidak mengetahui dan belum pernah diundang untuk rapat dalam tim seleksi sebagai penguji dalam perekrutan komisioner Baznas Samarinda.

Fakta lain menyebutkan, informasi keuangan yang dimiliki Baznas Samarinda masih dijalankan secara konvensional. Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Baznas (SiMBA) yang harusnya dipakai untuk memberikan layanan informasi kepada publik tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terakhir, majelis hakim bersepakat bahwa 18 dokumen ataupun data yang diminta oleh pemohon adalah benar merupakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, berdasarkan Pasal 9 Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang komisi informasi publik juncto pasal 11 Perki 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

Maka dari itu, tentu ini menjadi kewajiban Baznas Samarinda sebagai badan publik untuk membenahi dan menyediakan informasi tersebut melalui saluran atau media apapun tanpa harus menunggu adanya permohonan informasi. (irw//)

Share :

Berita Terkait

Hukrim

BRAKK!! Polisi Ciduk Jaringan Prostitusi Kutim, Saat Petugas Datang Penjaja dan Pria Hidung Belang Masih Asik Foreplay

Hukrim

Terekam CCTV Saat Curi Bawang 1 Karung, Bapak 2 Anak Diciduk Polisi

Hukrim

Gelar Aksi di Kejati Kaltim, GMPPKT Tagih Janji Penegak Hukum Telusuri Dugaan Korupsi Proyek BSB Paket III

Hukrim

Polisi Resmi Periksa Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Kuasa Hukum Terlapor Sebut Kliennya Tak Pernah Kasih Cek Langsung

Hukrim

Diduga Lakukan Penipuan Bermodus Arisan Online, Istri Polisi di PPU Dijadikan Tersangka

Hukrim

Libatkan Mabes Polri, Polresta Samarinda Usut Dugaan Ujaran Kebencian ke Pemkot Samarinda

Hukrim

Kasus Korupsi PT AKU, Dua Mantan Petinggi Perusda Dituntut Penjara 15 Tahun

Hukrim

Kekasih Anak Kuras Uang Hasil Jual Tanah Rp800 Juta