Home / Hukrim

Senin, 10 Februari 2020 - 19:41 WIB

Tolak Kenaikan Iuran BPJS, PMII Gelar Demo di DPRD Samarinda

Kaltimminutes.co, Samarinda – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, (PMII) Samarinda gelar aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Senin, (10/2/2020).

Mereka menolak keras kebijakan Pemerintah Pusat yang tengah menaikan iuran BPJS Kesehatan.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) 75 tahun 2019, menjabarkan BPJS kelas I dari Rp 80 ribu dinaikan menjadi Rp 160 ribu. Untuk Kelas II dari Rp 51 ribu dinaikan menjadi Rp 110 ribu perbulan, dan Kelas III dari Rp 25 ribu dinaikan menjadi Rp 42 ribu.

Kemudian dalam aksi tersebut, mereka membawa 5 tuntutan kepada DPRD Samarinda. Pertama, mereka menuntut DPRD Samarinda untuk mendesak Pemerintahan Pusat agar segera mencabut Perpres No 75 tahun 2019 terkait kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.

Baca Juga :  Dalam Persidangan, Dua Terdakwa Akui Perbuatan Memberi Suap di Kasus Korupsi Kutim

Kedua, meminta kepada DPRD Samarinda mengevaluasai sistem pelayanan kesehatan Kota Samarinda.

Ketiga, menuntut DPRD Samarinda mendesak pemerintah bersikap tegas dalam menghadirkan sistem pelayanan kesehatan yang memadai seperti yang termaktub dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2009.

Keempat, menolak segala bentuk intimidasi dan penghilangan hak sipil bagi rakyat yang tidak mampu membayar BPJS.

Kelima, menuntut DPRD untuk mendesak pusat Pemerintah Pusat agar mewujudkan kesehatan gratis tanpa diskriminasi.

Baca Juga :  Dapat Jatah 2000 pcs, Kaltim Distribusikan APD ke Rumah Sakit Rujukan Covid-19

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.

“Setelah ini kami akan rapat komisi bersama pimpinan serta fraksi-fraksi untuk membahas ini, karena disini ada 8 fraksi tentu kami mesti mendengar pandangan yang lainnya juga,” kata Sri Puji Astuti.

Katanya secara sikap fraksi Demokrat, ia menyebutkan akses pendidikan dan kesehatan seharusnya dapat dirasakan bagi kelas menengah ke bawah juga.

“Saya, fraksi Demokrat bersikap bahwa akses kesehatan dan pendidikan seharusnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat, karena itu bagian hak mereka,” tambahnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Hukrim

Lanjutan Sidang Kasus PT AKU, Mantan Dirut Dihadirkan di Persidangan

Hukrim

Tersangka Kasus Pengeboman Gereja Katedral Makassar Berhasil Diamankan Densus 88 di Balikpapan

Hukrim

Tersangka Korupsi PT. PLN Batubara Kokos Leo Lim Kembalikan Kerugian Negara Rp.477 M

Hukrim

Bermodal Kunci Palsu, Pria di Samarinda Sukses Gasak Barang Berharga

Hukrim

Tiga Warga Tahanan Lakukan Penipuan Online dari Balik Jeruji Sel

Hukrim

Usai Ditinggal Istri ke Warung, Sang Suami Ditemukan Tewas Gantung Diri

Hukrim

Kekasih Anak Kuras Uang Hasil Jual Tanah Rp800 Juta

Hukrim

Wow!! Udin Balok Temani Bahar Bin Smith yang Baru Bebas dari Lapas Cibinong, Menuju Ponpes Tajul Alawi