Home / Hukrim

Kamis, 30 Januari 2020 - 02:16 WIB

Warga Datangi DPRD Samarinda, Bahas DOB Samarinda Seberang

Kaltimminutes.co, Samarinda – Gerakan Rakyat Bersatu Pejuang Daerah Otonomi Baru (DOB) Samarinda Seberang kembali gaungkan wacana pembentukan DOB kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Rabu (29/1/2020) di Kantor DPRD Samarinda.

Dijelaskan Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal pada prinsipnya DOB ini memang harus berjalan sesuai dengan apa yang dikawal oleh masyarakat. Katanya, semua komponen Pemerintah Kota (Pemkot) juga telah memberi dukungan.

Bukti dukungan komponen Pemkot tersebut adalah dengan terbentuknya panitia DOB dan disebutkan pihak akademisi juga sudah melakukan presentasi dalam sosialisasi.

“Hari ini mereka meminta hearing untuk mempertanyakan syarat-syarat (pembentukan Kabupaten/Kota baru) itu,” kata Joha Fajal.

Wacana DOB yang digaungkan masyarakat tersebut, Joha menyebutkan masih belum memenuhi syarat karena dalam ketentuan minimal harus ada lima kecamatan sebagai syarat pembentukan Kabupaten/Kota baru. Sedangkan Samarinda Seberang hanya ada tiga kecamatan saja, yakni Loa Janan Ilir, Samarinda Seberang dan Palaran.

Baca Juga :  SKB 2 Menteri Minta Rasionalisasi Anggaran Daerah 50 Persen, Program Fisik dan Non Fisik Dievaluasi

Lebih lanjut, terang Joha mengenai pemekaran kecamatan sudah berjalan melalui kelurahan-kelurahan untuk mem*karkan kecamatan hingga dapat memenuhi syarat.

Berdasarkan keterangan Joha hal itu sudah dilakukan dari kecamatan Loa Janan Ilir dari lima kelurahan akan dimekarkan hingga menjadi sembilan kelurahan. Kemudian kecamatan Samarinda Seberang dari enam kelurahan akan menjadi tujuh kelurahan dan Kecamatan Palaran dari lima kelurahan menjadi dua belas kelurahan.

“Dari Komisi I ini, kami hanya mengupayakan terkait perencanaan pemekaran ini termasuk anggarannya itu sudah direncanakan sebaik mungkin, termasuk Peraturan Daerah (Perda), kan ini harus ada,” jelasnya.

“Ini kan kemauan masyakat secara menyeluruh, masyarakat membutuhkan dan Pemerintah mendukung,” lanjutnya. (*)

DOB Adalah Takdir

Rudiansyah selaku Ketua Forum DOB Samarinda Seberang mempertegas bahwa wacana gerakan DOB dibangun dengan cara-cara sosialisasi guna menyakinkan masyarakat setempat untuk segera menjadikan Samarinda Seberang menjadi DOB.

Baca Juga :  Polisi Kembali Gagalkan Peredaran 25 Kilogram Sabu dan 37 Ribu Butir Pil Ekstasi di Kota Tepian

“Kenapa harus jadi otonomi baru, karena memang takdirnya seperti itu, dari sisi luas wilayah dan dari sisi penduduk,” kata Rudiasnyah.

Rudiansyah mengaku saat ini sudah melakukan komunikasi dan berkordinasi dengan pihak akademisi dan birokrasi. Bahkan, ia mengatakan langkah selanjutnya akan menyelenggarakan forum grup diskusi yang nanti akan melahirkan naskah akademis.

“Dalam waktu dekat kami akan mendeklarasikan Samarinda Seberang sebagai sebuah pernyataan sikap. Samarinda Seberang akan menjadi daerah otonomi baru,” ujarnya.

Berdasarkan pendapatnya, DOB ini adalah sebuah kebutuhan kesejahteraan masyarakat Samarinda Seberang yang sifatnya mendesak.

Dianggap mendesak karena ia menilai sementara ini Samarinda penuh dengan persoalan, sehingga dianggap sangat tidak ideal.

“Saya pikir DOB ini juga untuk menjadi sebuah daerah yang sejahtera maju secara infastruktur dan sumber daya manusianya. Memang DOB ini adalah kebutuhan dan harga mati,” tutupnya. (tir//)

Share :

Berita Terkait

Hukrim

Sidang Pembacaan Eksepsi Iwan Ratman, Kuasa Hukum Sampaikan Tiga Poin Sanggahan Atas Dakwaan JPU

Hukrim

Kekasih Anak Kuras Uang Hasil Jual Tanah Rp800 Juta

Hukrim

Dua Orang Diciduk, Polisi Temukan Enam Poket Sabu dari Tersangka

Hukrim

Babak Baru Kasus Keributan Kelompok Ormas di Samarinda, 6 Oknum Ormas Terancam Pasal Berlapis

Hukrim

Terungkap Motif Pembunuhan Wanita Tanpa Busana di Hotel, Pelaku Emosi Disebut Bau Badan

Hukrim

Kasus Bunuh Diri Novia Widyasari, Polisi Tahan Bripda Randy

Hukrim

Diduga Rem Blong, Truk Hajar Pengendara Motor, 4 Meninggal

Hukrim

Gauli Remaja dengan Iming-imingi Behel Gratis, Pria Paruh Baya Diancam 15 Tahun Penjara