Kaltimminutes.co, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan terus menegaskan kontraktor proyek multiyears DAS Ampal yang tidak memenuhi target akan mendapatkan surat pemutusan kontrak.
Disebutkan Anggota Komisi III DRPD Kota Balikpapan, Hj. Haris bahwa dalam kontrak perjanjian kerja antara kontraktor dan pemkot Balikpapan ada aturan di dalamnya bagaimana cara pemutusan kontrak, namun secara teknis ada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, apalagi rapat terakhir SCM 3 berakhir di 7 Januari 2023.
“Kalau progress tidak sesuai pemerintah bisa mengambil langkah untuk diputus kontrak artinya wanprestasi,” kata Haris, Senin (16/1/23).
Pemkot dapat menuntut kontraktor karena tidak sesuai isi di dalam kontrak, kalau DPRD menyerahkan apakah dilakukan pemutusan kontrak karena proyek ini terhambat, proyek mutltiyear dan kegiatan di DAS Ampal tidak akan tercapai. Padahal kontrak mulitiyear itu hingga di Desember 2023.
“Kalau tetap dijalankan dikebut tetap kita lihat juga, karena kalau hanya bisa dikerjakan di Global sama Wika, ya habis waktu kontrak berarti gagal kan, padahal kan harusnya ada 6 titik,” ujarnya.
Pemerintah telah menyiapkan anggarannya, sudah diberi peringatan tapi tidak ada progress, kalau secepatnya diputus, maka ada yang perlu dirapatkan legislatif dan eksekutif.
“Ini saja sudah bisa dibilang gagal, kalau Agustus anggap saja mencapai 39%, sisa 4 bulan bagaimana? Itu yang kita bingung, nanti masyarakat menuntut, pemkot bisa menuntut,” katanya.
Disebutkan dari DPRD Balikpapan akan meminta diadakan pansus untuk mengetahui apa kegagalannya, namun perlu dilakukan persetujuan oleh Ketua DPRD Balikpapan terkait pansus ini.
Pihaknya juga nanti akan memanggil lagi DPU, untuk menanyakan bagaimana progress proyek multiyears hingga di bulan Januari ini. (*)
