Kaltimminutes.co – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal polemik aktivitas tambang nikel oleh PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Saat ditanya mengenai legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit sejak 2017, Jokowi menyebut hal itu merupakan urusan teknis yang menjadi wewenang kementerian.
“Di kementerian. Itu masalah teknis. Itu sudah diberikan izin sejak lama, perpanjangannya di kementerian. Itu masalah teknis itu,” kata Jokowi kepada wartawan, Jumat (13/6).
Terkait pencemaran lingkungan yang ditimbulkan aktivitas penambangan di kawasan tersebut, Jokowi juga enggan berkomentar banyak. Ia mengaku belum melihat langsung kondisi di lapangan.
Meski demikian, ia mendukung agar aktivitas pertambangan di Raja Ampat dihentikan jika merusak lingkungan.
“Tapi kalau mengganggu lingkungan, kalau perlu disetop ya setop, kalau perlu dicabut ya dicabut,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal adanya Tambang nikel di Raja Ampat, Papua.
Menurutnya ada lima IUP di wilayah tersebut, namun hanya satu perusahaan yang beroperasi hingga saat ini yakni PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
“Jadi teman-teman, IUP di Raja Ampat itu ada beberapa. Mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari Dirjen (Dirjen Minerba). Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag Nikel. PT Gag Nikel ini yang punya adalah ANTAM, BUMN,” ujarnya.
Bahlil menjelaskan bahwa IUP kepada PT Gag Nikel diberikan pada 2017, dan mulai beroperasi pada 2018. Ia mengatakan, sebelum beroperasi, perusahaan ini juga telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Jadi dan IUP-nya itu sekali lagi IUP produksinya 2017,” katanya.
(*)
