Kaltimminutes.co, Bontang – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan pihaknya telah membentuk tim percepatan guna mendorong pemerintah pusat, segera membangun kilang di Bontang.
Merebaknya isu batalnya pembangunan kilang di Bontang baru-baru ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Bontang. Neni mengungkapkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan pemerintah pusat agar pembangunan kilang tidak dipindahkan ke daerah lain.
“Kami sebagai pemerintah telah menyiapkan lahan dan mempermudah perizinannya, kami siapkan karpet merah supaya investasi seluas-luasnya di Bontang. Hanya memang membangun kilang tidak mudah, apalagi dana besar. Kami tetap berjuang dan membuat tim percepatan untuk pembangunan itu,” kata Neni.
Hal itu mendapat respon dari pihak legislatif. Anggota DPRD Bontang, Nursalam bahkan belum mengetahui kalau ada tim percepatan yang akan menangani pembangunan kilang di Bontang.
“Kalau kami tidak dianggap ya kami juga masa bodoh, faktanya sudah dibikin tim percepatan tapi kami gak tau, ternyata karena ada isu dipindahkan makanya bikin tim percepatan,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD juga menjadi bagian dari pemerintahan yang tak dapat dipisahkan, terlebih dalam persoalan pembangunan.
“Janganlah kami ini dipandang sebelah mata, kami ini tidak bodoh bodoh amat lah, harus diakui kawan-kawan di OPD jago-jago mereka berpendidikan, oleh karena itu tolong kami juga dilibatkan,” tuturnya.
Dirinya mengungkapkan bahwa akar permasalahan proses pembangunan kilang yakni pada persoalan tanah, dimana pihak Pertamina menginginkan lahan yang sudah terbangun dan beroperasi di PT Badak seluas 450 hektare, sedangkan pihak Overseas Oil and Gas (OOG) selaku investor menginginkan pembangunan dilakukan dari nol atau lahan kosong dengan luas 1000 hektare di daerah Bontang Lestari. Perihal ini pun masih kandas setelah pemerintah pusat memutus kerjasama dengan OOG dan merencanakan untuk mencari investor baru.
“Tentu kami di dewan akan support percepatan pembangunan itu. Urusan lahan inikan yang dipermasalahkan, harus ada perda pelepasan aset. Saya kira kalau sudah masuk ke ranah dewan akan lebih mudah menyelesaikannya, dibanding menemui masyarakat yang mengklaim wilayah yang akan dijadikan lokasi pembangunan kilang,” terangnya.
Meski demikian, Salam tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintah dalam proses pembangunan kilang yang masih menjadi pertanyaan berbagai pihak.
“Intinya mari kita support pemerintah untuk merangkul kembali dan meyakinkan pusat bahwa kilang ini sangat layak dibangun di Bontang, teman-teman tim juga segera minta dokumen perencanaan pembangunan itu ke Pertamina karena itu yang akan menjadi dasar Gubernur untuk menentukan penunjukan lokasi (penlok),” tutupnya. (rkm//)
