Home / Hukrim

Minggu, 15 Agustus 2021 - 16:54 WIB

Kader Golkar Kaltim Terseret Dugaan Kasus Penipuan Cek Kosong, Dewan Pertimbangan Partai Bilang Begini

Hasanuddin Mas'ud

Hasanuddin Mas'ud

Kaltimminutes.co, Samarinda – Hasanuddin Masud dan istri dilaporkan ke Polresta Samarinda, atas dugaan penipuan cek kosong beberapa waktu lalu.

Pihak kepolisian saat ini mulai kelakukan penyidikan terhadap kasus yang menyeret kader Partai Golkar Kaltim dan Ketua Komisi III DPRD Kaltim ini.

Banyak kalangan menilai proses hukum Hasan Masud akan berdampak pada sisi politik.

Dikonfirmasi terkait kasus hukum Hasan Masud, Syarifuddin Gairah, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wanti) DPD Partai Golkar Kaltim, tidak berkomentar banyak.

Pihaknya memilih menunggu hasil proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian.

“Karena itu kasus di luar ranah organisasi, jadi diselesaikan menurut hukum yang berlaku dulu. Jadi nanti organisasi menunggu, proses hukumnya. Itu kan masih diduga,” ungkap Gairah, Minggu (15/8/2021).

Baca Juga :  Lelaki di Samarinda Diciduk Polisi Lantaran Menyamar Jadi Polisi, Diduga Lakukan Pemerasan

Nantinya, jika pihak kepolisian telah menetapkan status hukum, barulah pihaknya selaku dewan pertimbangan partai dapat mengambil tindakan.

“Nanti kalau sudah dari pihak penyidik, sudah ada statusnya sudah tersangka, nanti baru organisasi bisa mengambil tindakan,” jelasnya.

“Kalau sementara bergulir hanya delik aduan, itu diserahkan ke ranah hukum pidana,” sambungnya.

Dikonfirmasi terkait tindakan apa yang akan diambil usai status hukum ditetapkan kepolisian, Gairah mengaku tidak bisa berandai-andai.

Meski begitu potensi dilakukannya PAW bisa saja dilakukan, jika nantinya Hasan Masud terbukti bersalah secara hukum.

Baca Juga :  Rumah Jaksa KPK Kemalingan, Ternyata Sedang Tangani Kasus Dugaan Suap Eks Wali Kota Yogyakarta

“Semua bisa. Sepanjang secara hukum dia masih gak ada masalah, tidak bisa diambil kebijakan. Pijakan kami hukum positif saja. Kita tidak melihat siapa oknumnya,” tegasnya.

Menurut tokoh senior Golkar Kaltim ini, pihak organisasi (DPD Partai Golkar Kaltim) bisa memberikan bantuan hukum kepada kader yang terjerat kasus hukum.

“Bahkan jika yang bersangkutan hendak meminta bantuan tim hukum organisasi, wajib memberi bantuan hukum. Kita kan mengaut paham praduga tak bersalah. Organisasi harus memfasilitasi,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Hukrim

Tipu Korban hingga Rp 35 Juta, Seorang Warga Nunukan Mengaku Bisa Selesaikan Kasus di Kepolisian

Hukrim

Diduga Curi HP, 2 Pemuda Diamuk Massa, Pelaku: Saya Tak Niat Curi, Cuma Amankan

Hukrim

Diduga Pungli Sertifikat Tanah, 2 Pegawai BPN Terjerat OTT di Banten

Hukrim

Lakukan Aksi Tak Senonoh Pada Janda Muda, Seorang Pria di Nunukan Mendekam di Balik Jeruji Besi

Hukrim

Kasus Korupsi Bansos Kubar 2013 Seret Nama Anggota DPRD Kaltim, Mahasiswa Minta Kejati Selidiki

Hukrim

Upaya Pemberantasan Peredaran Narkotika, Polres Nunukan Ungkap 7 Kasus Besar Dalam Sebulan Terakhir

Hukrim

Babak Belur Diamuk Warga, Pelaku Pencuri Keran Air Kena Wajib Lapor dan Bikin Pernyataan Tak Mengulang

Hukrim

Kaget Listrik Padam, Ternyata Kantin dan Koperasi Rutan Klas II A Hangus Dilalap Api