Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Hukrim

Kader Golkar Kaltim Terseret Dugaan Kasus Penipuan Cek Kosong, Dewan Pertimbangan Partai Bilang Begini

18
×

Kader Golkar Kaltim Terseret Dugaan Kasus Penipuan Cek Kosong, Dewan Pertimbangan Partai Bilang Begini

Sebarkan artikel ini
Hasanuddin Mas'ud

Kaltimminutes.co, Samarinda – Hasanuddin Masud dan istri dilaporkan ke Polresta Samarinda, atas dugaan penipuan cek kosong beberapa waktu lalu.

Pihak kepolisian saat ini mulai kelakukan penyidikan terhadap kasus yang menyeret kader Partai Golkar Kaltim dan Ketua Komisi III DPRD Kaltim ini.

Example 300x600

Banyak kalangan menilai proses hukum Hasan Masud akan berdampak pada sisi politik.

Dikonfirmasi terkait kasus hukum Hasan Masud, Syarifuddin Gairah, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wanti) DPD Partai Golkar Kaltim, tidak berkomentar banyak.

Pihaknya memilih menunggu hasil proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian.

“Karena itu kasus di luar ranah organisasi, jadi diselesaikan menurut hukum yang berlaku dulu. Jadi nanti organisasi menunggu, proses hukumnya. Itu kan masih diduga,” ungkap Gairah, Minggu (15/8/2021).

Nantinya, jika pihak kepolisian telah menetapkan status hukum, barulah pihaknya selaku dewan pertimbangan partai dapat mengambil tindakan.

“Nanti kalau sudah dari pihak penyidik, sudah ada statusnya sudah tersangka, nanti baru organisasi bisa mengambil tindakan,” jelasnya.

“Kalau sementara bergulir hanya delik aduan, itu diserahkan ke ranah hukum pidana,” sambungnya.

Dikonfirmasi terkait tindakan apa yang akan diambil usai status hukum ditetapkan kepolisian, Gairah mengaku tidak bisa berandai-andai.

Meski begitu potensi dilakukannya PAW bisa saja dilakukan, jika nantinya Hasan Masud terbukti bersalah secara hukum.

“Semua bisa. Sepanjang secara hukum dia masih gak ada masalah, tidak bisa diambil kebijakan. Pijakan kami hukum positif saja. Kita tidak melihat siapa oknumnya,” tegasnya.

Menurut tokoh senior Golkar Kaltim ini, pihak organisasi (DPD Partai Golkar Kaltim) bisa memberikan bantuan hukum kepada kader yang terjerat kasus hukum.

“Bahkan jika yang bersangkutan hendak meminta bantuan tim hukum organisasi, wajib memberi bantuan hukum. Kita kan mengaut paham praduga tak bersalah. Organisasi harus memfasilitasi,” pungkasnya. (*)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *