Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Ragam

Komisi V DPR RI Minta Samarinda Jangan Parsial Tanggulangi Banjir

35
×

Komisi V DPR RI Minta Samarinda Jangan Parsial Tanggulangi Banjir

Sebarkan artikel ini

Kaltimminutes.co, Samarinda – Anggota DPR RI, Komisi V menggelar kunjungan kerja ke Samarinda, pada Kamis (23/1/2020). Kunjungan ini dalam rangka memantau infrastruktur yang ada di Kota Tepian.

Banjir yang menjadi masalah akut Kota Tepian menjadi atensi khusus Legislator Senayan. Syarif Abdullah Alkadrie, ketua rombongan kunjungan Komisi V ke Samarinda, meminta Pemkot Samarinda tidak parsial dalam menjalankan program pengendalian banjir.

Example 300x600

Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini juga menilai Pemkot Samarinda harus mereview ulang RTRW Samarinda, terutama yang akan dijadikan sebagai kawasan resapan air untuk mengatasi banjir yang menghantui masyarakat.

Lebih khusus kepada penanganan kondisi Waduk Benanga yang difungsikan sebagai pembendung laju air menjadi danau, melihat bencana banjir yang tak kunjung usai di Samarinda tak lepas dari kondisi waduk yang jauh dari keadaan normal.

“Kaitannya dengan banjir, sudah kita lihat kondisinya, tentu kita minta pak wali dan pemerintah daerah disini secepatnya untuk mereview tata ruang kota, sehingga bisa tau dimana lokasi secara keseluruhan dan berapa resapan air yang tersedia,” kata Syarif saat melakukan kunjungan bersama tim Komisi V DPR RI, di Waduk Benanga Samarinda, Kamis (23/1/2020).

Sebagai informasi, kini kapasitas daya tampung air waduk benanga menurun dan hanya bisa menampung 500 ribu meter kubik air, tidak seperti pada saat awal dibangun pada tahun 1977 yang mencapai 1,5 juta meter kubik air.

“Saya minta teman-teman balai disini betul-betul merencanakan normalisasi waduk, jangan hanya secara parsial saja, jangan sampai setelah pengerukan itu tidak berlanjut nanti tambah lagi pengendapannya,” jelasnya.

Selain dipakai untuk pengendalian banjir, Syarif juga menuturkan waduk benanga bisa dikembangkan juga untuk potensi wisata untuk masyarakat  di Samarinda dan disekitarnya, mengingat Kaltim telah ditetapkan sebagai ibu kota negara (IKN).

“Ini sebenarnya cukup bagus, bisa multi fungsi, selain sumber air baku bisa jadi kawasan destinasi wisata, paling tidak untuk Samarinda dan Balikpapan, apalagi akan jadi ibu kota negara tentu ini harus menjadi persiapan, tinggal bagaimana pak wali dan pemerintah disini membuat perencanaan yang baik meyakinkan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Dapil Kaltim, Irwan yang juga hadir dalam kunjungan ini memberikan tanggapannya. Ia meminta kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) III Kalimantan untuk segera membuat kolam retensi di anak-anak sungai karang mumus yang akan dijadikan sebagai resapan air untuk penanganan banjir di kota Samarinda.

“Kami mendorong balai wilayah sungai agar segera membuat kolam retensi sebagai tampungan air dan penghenti perumahan atau pemukiman yang sudah terbangun, sehingga tidak masuk di sungai karang mumus semua, jadi ruang-ruang kosong disekitar situ harus diselamatkan dari sekarang, dibebaskan pemerintah,”

Disampaikannya, lahan yang dibebaskan oleh pemkot ialah lahan kosong yang kemudian dijadikan sebagai lahan hijau, ruang terbuka, kawasan sempadan, pelindung dan daerah tanggapan air.

“2020 ini kan ada sekitar Rp 65 miliar tuh, jadi diurusnya secara komprehensif bukan hanya pengerukan bendungan saja tapi ada master plan kajian pengendalian banjir, kemudian ada penguatan tebing di sungai karang mumus, nah kita dorong ke depan pengerukan ini terus berlanjut dan dikembalikan fungsinya ke 1.600.000 meter kubik per detik, saya pikir itu bisa nanti untuk mengurangi banjir di Samarinda,” tutupnya. (irw//)

 

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *