Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Ragam

Kritik Pemprov Kaltim, HIPMI Samarinda Dorong Gubernur Fokus pada Program Skala Prioritas

15
×

Kritik Pemprov Kaltim, HIPMI Samarinda Dorong Gubernur Fokus pada Program Skala Prioritas

Sebarkan artikel ini
Isran Noor, Gubernur Kaltim / Foto: HO

Kaltimminutes.co, Samarinda – Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Isran Noor, Gubernur Kaltim, memasang target realisasi pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan) mencapai 82 persen di tahun 2023.

Isran Noor, Gubernur Kaltim, mengaku target RJPMD Kaltim hingga 2023 tidak bisa 100 persen, lantaran terkendala luas wilayah Kaltim yang sangat luas.

Example 300x600

“Pemprov Kaltim menargetkan pengembangan jalan maupun jembatan tuntas 82 persen pada akhir 2023,” kata Isran Noor, Gubernur Kaltim, beberapa waktu lalu.

Target pembangunan jalan dan jembatan sebesar 82 persen di RJPMD Kaltim hingga 2023, disorot oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Samarinda.

Abdurrasyid Rahman, Ketua BPC HIPMI Samarinda, menyebut alasan luas wilayah Kaltim menghambat target RJPMD merupakan alasan yang aneh.

“Kenapa dalam laporan kemarin, hanya 2023 hanya mencapai 82 persen. Alasan Pak Gubernur aneh menurut saya, dengan luasan Kaltim,” kata Abdurrasyid, Minggu (11/12/2022).

Padahal saat melakukan kampanye lalu, Isran Noor disebut melakukan kampanye berkeliling Kaltim.

“Kenapa seperti itu, Pak Gubernur pas kampanye kan keliling Kaltim. Apakah luasan Kaltim ini berubah atau bagaimana,” lanjutnya.

Menurut Abdurrasyid, target-target di RJPMD mesti dievaluasi di masing-masing OPD.

Mencari persoalan apakah perencanaan yang dilakukan salah, atau eksekutor yang gagal menjalangkan target RJPMD.

“Sisi perencanaannya apakah dari Bappeda, apakah telah berkoordinasi dengan OPD yang ada, ketidakfokusan ini jadi kendala utama. Dinas PUPR Kaltim jadi sorotan kami, apakah tidak menjadi eksekutor yang bagus,” jelasnya.

HIPMI Samarinda mendorong Gubernur Kaltim bisa fokus pada program yang dianggap skala prioritas.

“Skala prioritas Gubernur harus tegas ke OPD, jangan sampai jadi Perda lagi. Kan Perda RJPMD ini sudah dua kali, jangan main-main,” tegasnya.

“Tidak mungkin bisa 100 persen, karena tidak fokus. Pak Gub harus fokus pada programnya sendiri dan ada skala prioritas,” pungkasnya. (*)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *