Home / Ragam

Minggu, 11 Desember 2022 - 18:07 WIB

Kritik Pemprov Kaltim, HIPMI Samarinda Dorong Gubernur Fokus pada Program Skala Prioritas

Isran Noor, Gubernur  Kaltim / Foto: HO

Isran Noor, Gubernur Kaltim / Foto: HO

Kaltimminutes.co, Samarinda – Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Isran Noor, Gubernur Kaltim, memasang target realisasi pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan) mencapai 82 persen di tahun 2023.

Isran Noor, Gubernur Kaltim, mengaku target RJPMD Kaltim hingga 2023 tidak bisa 100 persen, lantaran terkendala luas wilayah Kaltim yang sangat luas.

“Pemprov Kaltim menargetkan pengembangan jalan maupun jembatan tuntas 82 persen pada akhir 2023,” kata Isran Noor, Gubernur Kaltim, beberapa waktu lalu.

Target pembangunan jalan dan jembatan sebesar 82 persen di RJPMD Kaltim hingga 2023, disorot oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Samarinda.

Baca Juga :  Kunjungi Lokasi IKN, Presiden Jokowi Minta Pembebasan Lahan Tak Rugikan Warga

Abdurrasyid Rahman, Ketua BPC HIPMI Samarinda, menyebut alasan luas wilayah Kaltim menghambat target RJPMD merupakan alasan yang aneh.

“Kenapa dalam laporan kemarin, hanya 2023 hanya mencapai 82 persen. Alasan Pak Gubernur aneh menurut saya, dengan luasan Kaltim,” kata Abdurrasyid, Minggu (11/12/2022).

Padahal saat melakukan kampanye lalu, Isran Noor disebut melakukan kampanye berkeliling Kaltim.

“Kenapa seperti itu, Pak Gubernur pas kampanye kan keliling Kaltim. Apakah luasan Kaltim ini berubah atau bagaimana,” lanjutnya.

Menurut Abdurrasyid, target-target di RJPMD mesti dievaluasi di masing-masing OPD.

Mencari persoalan apakah perencanaan yang dilakukan salah, atau eksekutor yang gagal menjalangkan target RJPMD.

Baca Juga :  Buru Pemilik Mobil Pengetap BBM yang Terbakar, Polisi Periksa CCTV 

“Sisi perencanaannya apakah dari Bappeda, apakah telah berkoordinasi dengan OPD yang ada, ketidakfokusan ini jadi kendala utama. Dinas PUPR Kaltim jadi sorotan kami, apakah tidak menjadi eksekutor yang bagus,” jelasnya.

HIPMI Samarinda mendorong Gubernur Kaltim bisa fokus pada program yang dianggap skala prioritas.

“Skala prioritas Gubernur harus tegas ke OPD, jangan sampai jadi Perda lagi. Kan Perda RJPMD ini sudah dua kali, jangan main-main,” tegasnya.

“Tidak mungkin bisa 100 persen, karena tidak fokus. Pak Gub harus fokus pada programnya sendiri dan ada skala prioritas,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

PUPR Kaltim Bantu Perbaiki 500 Meter Jalan Loa Buah, Progres Telah Capai 95 Persen

Ragam

Balikpapan Cat Rescue dan PHDB Minta Perda Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, DPRD Balikpapan Beri Tanggapan Begini

Ragam

Buruan Daftar, Pendaftaran Bantuan Produktif Usaha Mikro Tahap III 2021 Kembali Dibuka, Ini Syaratnya

Ragam

Komisi III DPRD Kaltim Tak Tahu Soal Rencana Proyek Pembangunan RS Korpri, Dinas PUPR Bakal Dipanggil

Politik

Bawaslu Izinkan Parpol Sosialisasi ke Masyarakat Sebelum Masa Kampanye, Tapi Jangan Ajak untuk Memilih

Ragam

Komisi V DPR RI Minta Samarinda Jangan Parsial Tanggulangi Banjir

Ragam

Bayar Pakai Uang Koin Dalam Karung, Kakek Pemulung di Samarinda Belikan Ponsel Android untuk Cucu Viral di Media Sosial

Ragam

Pasien ODGJ RSKD Atma Husada Mahakam Meninggal Dunia dengan Hasil Rapid Test Reaktif