Kaltimminutes.co, Samarinda – Proses lobi yang berujung pada peluang aklamasi di Musda X Golkar Kaltim, dituding sebagai tindakan yang tidak demokratis di tubuh partai berlambang beringin ini.
Isu ini berhembus usai beredarnya foto salah satu kandidat calon ketua Golkar Kaltim, Rudy Masud, bertemu dengan unsur pengurus DPP Golkar, di Jakarta. Yang membuat sedap, berhembus kabar telah terjadi kesepakatan di pertemuan tersebut, bahwa Rudi Masud akan aklamasi memimpin Golkar Kaltim di Musda X Golkar, 14 Maret mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyampaikan isu tersebut tidak benar, meski mengakui lobi-lobi ke pengurus pusat mungkin terjadi, namun hal tersebut bukan berarti melanggar demokrasi.
“Jadi, sebenarnya kalau menyebut bahwa tidak ada demokrasi, itu tidak benar,” tegas Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kaltim, Selasa (10/3/2020).
Faktanya, Golkar selalu membuka ruang pada setiap bakal calon, kader atau non-kader yang akan maju, untuk melakukan proses lobi-lobi.
“Kan begitu. Karena nanti, itu penentuannya tetap di musda. Jadi, proses lobi-lobi itu silahkan saja dilakukan. Apakah, misal Pak Isran mau melakukan lobi-lobi ke pemilik hak suara, dipersilahkan. Rudi Masud mau melakukan lobi-lobi, silahkan. Kemudian Pak Makmur mau melakukan lobi-lobi juga dipersilahkan. Kira-kira begitu, jadi terbuka saja,” terangnya.
Menurut sarkowi, dalam proses kompromi tersebut, ditemukan ada kesepahaman visi dan misi serta program yang ditawarkan, kemudian berdampak pada datangnya dukungan dari banyak orang tentu hal tersebut tidak menjadi masalah. Karena penentuannya tetap ada pada forum musda.
“Kemudian, munculnya banyak pendukung yang diarahkan kepada proses aklamasi, itu juga merupakan proses dari pendekatan. Lalu dalam Golkar juga masih berjalan sesuai dengan prinsip, yakni menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat,” kata Sarkowi pada awak media.
“Itu bagian dari pada rencana demokrasi juga. Makanya saya tidak sependapat, jika ada yang seolah-olah itu sudah veto dan selesai musdanya. Tidak bisa seperti itu,” tambahnya.
Adanya musyawarah untuk mufakat dan mengarah ke nama tertentu, itu tetap dipersilahkan.
“Yang penting bagi kita, siapapun calonnya, dia harus punya komitmen untuk membesarkan partai. Kemudian dia punya waktu untuk mengurusi partai. Lalu, punya program yang jelas dalam membesarkan partai. Ini masuk dalam kriteria calon,” terangnya.
Lebih jauh, mengenai surat kesepakatan terlampir yang mengarah pada dukungan untuk Rudi Mas’ud menjadi ketua DPD Golkar Kaltim dengan 5 poin pendukung, turut dijelaskan Sarkowi. Menurutnya, hal itu hanya bagian dari aspirasi yang diharapkan untuk DPD Kaltim jika terpilih.
“Artinya, boleh saja,” tandasnya.
Ditanya terkait waktu dan tempat penyelenggaraan musda, Sarkowi menyampaikan kemungkinan tidak akan berubah. Yaitu di lokasi terjadwal sebelumnya, Swiss-Belhotel Samarinda.
“Tempat, kemungkinan masih tetap. Karena kita sudah kontrak. Kemarin pergeseran waktu saja,” ujarnya.
Selain itu ia menjelaskan alasan kenapa terjadi pengunduran jadwal pelaksanaan musda. Pergeseran waktu tersebut bukan karena adanya dinamika yang berlebihan di tubuh Golkar. Namun, lebih kepada padatnya waktu pelaksanaan musda di daerah lain.
Lanjutnya, hal itu disebabkan karena dalam amanat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar, tiap DPD menyelenggarakan Musda paling lambat 3 bulan sesudah Munas.
“Sehingga, terkumpullah semua kegiatan musda di bulan Maret. Nah, ketua umum ini tersebar kemana-mana. Kaltim yang kemarin itu tabrakan waktunya, sehingga diatur ulang,” jelasnya.
Sarkowi mengungkapkan, pada gelaran musda nanti, kemungkinan akan dihadiri oleh Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua Bidang Polhukam DPP Golkar dan Sekjen DPP Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus serta Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. (rkm//)
