Kaltimminutes.co, Samarinda – Selain meninjau lokasi terdampak banjir di Samarinda, Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), juga melakukan rapat koordinasi bersama Gubernur Kaltim dan Wali Kota Samarinda, di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (22/1/2020).
Dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Kaltim, Doni menyampaikan bahwa BNPB mendapat tugas resmi dari Presiden Joko Widodo, untuk melakukan kajian risiko bencana di calon ibu kota negara (IKN) yang ada di Kalimantan Timur.
Dari pengamatan awal, lokasi calon IKN yang ada di PPU dan Kukar, memiliki potensi bencana gempa. Meski begitu, Doni menerangkan potensi gempa di IKN, diperkirakan di bawah lima skala ritcher.
“Potensi gempa ada. Tapi di bawah 5 skala ritcher. Ini perlu kami dalami melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan pakar-pakar dari berbagai bidang. Untuk mendapat data bersumber periset dan peneliti kiranya apa ancaman bencana terhadap IKN. Supaya bisa melakukan mitigasi yang tepat,” ujar Doni, dikonfirmasi di Kantor Gubernur Kaltim.
BNPB telah bembentuk tim kajian risiko potensi bencana di lokasi calon IKN. Tim bersama para pakar akan membuat laporan khusus kajian yang komprehensif apa saja potensi bencana yang ada di IKN.
“Kalimantan menjadi daerah yang paling aman dari bencana di Indonesia. Bencana relatif kecil, namun kajian lebih dalam akan dilaporkan oleh tim yang dibentuk BNPB,” jelasnya.
Sementara itu, untuk bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), menurut Doni Kaltim menjadi daerah dengan luas Karhutla kecil dibanding daerah lain. Pada tahun 2019, luas Karhutla Kaltim mencapai 64 ribu hektare.
“Penyebab bencana kebakaran hutan dan lahan 99 persen, dari perilaku oknum yang membuka lahan dengan cara membakar. Diharapkan pemerintah daerah bisa mencarikan solusi agar masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar hingga menyebabkan Karhutla,” tegasnya. (yd//)
