Home / Ragam

Sabtu, 2 Juli 2022 - 18:25 WIB

Mobil Dinas AGM Belum Dikembalikan, Upaya Penarikan Oleh BKAD Terhambat Penolakan Keluarga

Eks Bupati PPU, AGM  (HO)

Eks Bupati PPU, AGM (HO)

Kaltimminutes.co – Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud belum mengembalikan aset berupa mobil dinas.

Seharusnya, secara administratif, sejumlah mobil dinas itu sudah dikembalikan kepada pemerintah kabupaten (Pemkab).

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Aset, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Denny Handayansyah belum lama ini.

Mobil dinas tersebut dikabarkan termasuk dalam kendaraan kendaraan mewah.

“Ada sejumlah mobil dinas belum dikembalikan bupati yang telah dinonaktifkan,” ujarnya, dilansir dari ANTARA, Sabtu (2/7/2022).

Ia pum membeberkan jenis mobil dinas yang belum dikembalikan oleh terdakwa AGM.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Tetapkan Nusantara sebagai Nama IKN, Ternyata Memiliki Kaitan dengan Sejarah Kutai di Kalimantan Timur

“Kendaraan dinas roda empat yang diberikan untuk menunjang kinerja sebagai kepala daerah yakni, Toyota Alphard, Fortuner, dan Land Cruiser,” katanya.

Ia menegaskan, BKAD telah berupaya menarik aset milik Pemkab tersebut setelah AGM terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 12 Januari 2022.

Katanya pula, BKAD hingga kini belum dapat menarik mobil dinas yang dipakai untuk kendaraan operasional kepala daerah, karena ada penolakan dari pihak keluarga AGM.

Baca Juga :  Mantan Pegawai KPK Jadi Kuasa Hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Novel Baswedan Beri Tanggapan

Saat ini BKAD berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sebagai upaya untuk mengambil aset milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Kami sudah berusaha dan telah datang ke rumah untuk tarik mobil dinas tapi ditolak pihak keluarga. Alasannya tunggu putusan hukum sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap),” katanya.

“Tidak bisa ambil paksa karena kami tidak tahu mobil dinasnya ada di mana dan harus ada surat kekuatan hukum. Kami lagi koordinasi dan konsultasi dengan aparat penegak hukum serta KPK perwakilan provinsi,” katanya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Dukung Program Pemerintah untuk Realisasikan PTM, Akabri ’90 Gelar Vaksinasi Masal

Ragam

Sektor Pertambangan dan Ekspor Paling Terdampak, Ekonomi Kaltim Minus 5,46 Persen di Triwulan II 2020

Ragam

Daya Serap Anggaran Dinilai Lambat, Komisi III Minta PUPR Kaltim Lelang Dipercepat

Ragam

Gelar Vaksinasi Massal , Pemuda Muhammadiyah Kaltim Siapkan 1.500 Dosis Vaksin

Ragam

Vaksinasi Covid-19 Terus Digencarkan Pemkot Balikpapan, Kadis Kesehatan Sebut Terhambat Ketersediaan Stok

Ragam

Tanggapi Persoalan Iga Bakar Sunaryo yang Ramai di Media Sosial, Wali Kota Andi Harun Sebut Perihal Lokasi, Izin dan Pajak

Ragam

Libatkan Masyarakat Lokal, Presiden Jokowi Inginkan Deputi Otorita IKN Diisi Orang Daerah

Ragam

4 Pria di Nunukan Selundupkan 106 Karung Daging dan Sosis Asal Malaysia, Berhasil Diamankan Pihak Kepolisian