Home / Otomotif

Jumat, 7 Februari 2020 - 22:11 WIB

Sulit Dapat Bagi Hasil di Tol Balsam, Pemprov Kaltim Bisa Manfaatkan Area Komersil Pendamping Tol

Kaltimminutes.co, Samarinda – Diprediksi, tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akan mulai bertarif pada Maret mendatang. Hal ini dengan catatan, Menteri PUPR RI telah meneken SK penetapan tarif untuk tol Balsam.

Atas pemberlakuan tarif tol ini, DPRD Kaltim mendorong agar daerah dapat menikmati bagi hasil dari pendapatan tol pertama di Pulau Kalimantan tersebut.

Namun, harapan tersebut nampaknya hanya akan menjadi angan-angan. Pasalnya, anggaran Rp 3 triliun gelontoran APBD Kaltim ke tol Balsam, murni merupakan anggaran pembangunan.

Muhammad Sabani, Plt Sekretaris Provinsi Kaltim menyebut, anggaran APBD Kaltim untuk memulai pembangunan tol Balsam, sebagai pemancing agar investor masuk ke proyek tersebut.

“Dana yang digelontorkan adalah dana dari keseluruhan di sana. Karena kalau tidak ada dana itu, investor tidak mau ikut menggarap,” kata Sabani.

Sabani menyatakan, dana Rp 3 triliun dari APBD Kaltim digunakan untuk pengerjaan satu seksi jalan tol beserta pembebasan lahannya. Pengerjaan itu pun dilelang oleh pusat dan dimenangkan oleh PT Jasa Marga. Saat awal rencana pembangunan tol Balsam, tidak ada pembahasan bisnis kepada pemerintah pusat.

Baca Juga :  Alhamdullilah!! 16 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh, Pasien Positif Tambah 5 Kasus

“Kalau pemprov tidak investasi, ini murni semuanya untuk pembangunan. Dan juga tidak ada pembicaraan terkait tarif tol dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Chairul Anwar, pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman.

Codi, sapaan akrabnya menyebut, APBD Kaltim yang mengalir ke tol Balsam sama seperti pemprov membangun jalan antar kota, jadi tidak mungkin warga diminta untuk membayar ketika menggunakan jalan tersebut. Secara prinsip pembiayaan pembangunan sama.

“Ketika Kaltim itu mengeluarkan uang dari APBD, itu jatuhnya pembangunan. Ketika dia sudah jatuh ke public service tidak bisa ditarik duit dari masyarakat. Apa bedanya anggaran itu buat jalan di dalam gang, masa mau diportal pemprov terus minta duit. Sama aja itu, cuma ini berbentuk jalan tol. Prinsip cara mengeluarkan uangnya sama,” kata Codi.

Pola bisnis menurut Codi, bisa dilakukan Pemprov Kaltim, bila sejak awal pemprov membangun tol dengan pembiayaan yang dikelola oleh perusda atau BUMD. Perusda yang menkerjasamakan tol dengan BUMN sebagai pengelola, bisa mengambil keuntungan tiap pengendara yang melewati tol.

Baca Juga :  Kasus Prostitusi Anak Dibawah Umur di Samarinda, Muncikari Terancam Kurungan 15 Tahun Penjara

“Berbeda bila Pemprov Kaltim membangun tol tapi skema pembiayaannya dari perusda atau BUMD, baru bisa digunakan untuk kebutuhan bisnis,” jelasnya.

Daripada mengharap dana bagi hasil yang mustahil didapat, Pemprov Kaltim disarankan untuk memanfaatkan area komersil lain di tol Balsam. Seperti, rest area, layanan derek, dan lain-lain.

“Tapi jangan lupa, itu seperti bandara kita tidak bisa urus, tapi area komersil yang lain Kaltim bisa minta, seperti pengelolaan rest area dan lain-lain. Pemerintah itu harus berfikir, mengusahakan bentuk bisnis lain di luar bisnis jalan tol. Seperti rest area, layanan derek, dan lain-lain. Hal ini harus dibicarakan dengan pemerintah pusat,” tambahnya.

“Kaltim jangan biasakan meminta duit langsung kepada pemerintah terkait pengelolaan jalan tol itu. Berpikir sedikit lah, aturan tetap terpenuhi, tapi Kaltim tetap dapat rupiah di situ,” pungkasnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Olahraga

Alex Marquez Sebagai Kandidat Pengganti Jorge Lorenzo di Tim Repsol Honda

Otomotif

PKB Usung Andi Harun-Rusmadi di Pilwali, Syafruddin: Samarinda Butuh Figur Berani

Otomotif

Uji Getar Kabel oleh KKJTJ, Jembatan Mahakam IV Akan Ditutup 21 Jam

Otomotif

Dishut Kaltim Siapkan Pertimbangan Teknis Tol Sambon, Soal Alih Status Hutan Lindung Bontang