Home / Pariwara

Selasa, 2 Maret 2021 - 16:00 WIB

Aduan PT IBP ke BK DPRD Kaltim Berbuntut Panjang, Ketua Komisi I Meradang

Jahidin, Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Selasa (2/3/2021)

Jahidin, Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Selasa (2/3/2021)

Kaltimminutes.co, Samarinda – Perselisihan antara Komisi I DPRD Kaltim dengan PT Insani Bara Perkasa (IBP) berbuntut panjang.

Diketahui sebelumnya PT Insani Bara Perkasa (IBP) melaporkan Komisi I DPRD Kaltim ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim lantaran konflik merasa dirugikan atas konflik lahan yang saat ini tengah di mediasi Komisi I.

Disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin, pihaknya tidak terima PT Insani Bara Perkasa (IBP) atas sejumlah aduan yang disampaikan oleh PT IBP tersebut.

“Kita sampaikan penjelasannya bahwa surat yang disampaikan oleh pihak manajemen PT IBP, 95 persen tidak ada kebenarannya mulai dari kronologi peristiwa yang terjadi di lapangan,” ucap Ketua Komisi I DPRD Kaltim, H. Jahidin kepada awak media, Senin (1/3/2021) siang.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut kemudian menceritakan kronologi kejadian saat menggelar Sidang Dadakan (Sidak) yang berbuntut pada aduan PT IBP tersebut ke BK DPRD Kaltim.

“Awalnya kami kunjungi bukan area perusahaan tambang, akan tetapi lokasi yang tercemar limbah sesuai pengaduan masyarakat yang beriringan dengan areal tambang. Akan tetapi saat aduan warga itu kami damping ke lokasi malah mendapatkan penolakan mentah-mentah dari pihak PT IBP, dengan alasan tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” jelasnya.

Baca Juga :  Jalan Sangasanga Dibangun 2019 dengan Anggaran Rp6,9 Miliar, Kini Kondisinya Rusak Parah

Layaknya sidak pada umumnya, Jahidin kembali menegaskan mekanisme dalam proses penyidikan DPRD baik dari komisi apapun di saat berkunjung memang tidak bisa memberikan pemberitahuan sebelumnya.

“Namanya sidak itu tidak boleh kami sampaikan terlebih dahulu, semua anggota DPRD dari komisi manapun pasti akan melakukan hal yang sama, karena mekanisme sidak itu memang tidak diperbolehkan memberikan informasi sebelumnya tentang lokasi sidak dan siapa yang hendak di sidak, itu memang sudah teknis, beda dengan rapat denagr pendapat,” sebutnya.

Jahidin mengaku sempat geram saat pelaksanaan sidak mendapatkan penolakan dari salah seorang wanita dari PT IBP yang saat itu dengan tegas mengatakan tidak membolehkan pihaknya menggelar sidak di tempat tersebut.

“Yang membuat saya sempat meradang saat itu ada seorang wanita yang datang menghampiri kami dan mengatakan dengan tegas tidak boleh melaksanakan sidak di lingkungan PT tersebut,” terang Jahidin.

Dirinya pun menyebutkan jika PT IBP hingga sekarang ini, berupaya menutupi sejumlah pelanggaran hukum alias kejahatan, akibat tambang.

Baca Juga :  Usai Dapat Suntikan Vaksin, Nidya Listiyono Ajak Warga Tak Takut Divaksin Covid-19

“PT IBP ini, murni melakukan kejahatan, dia (PT IBP) jelas telah melanggar pasal 406 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Ini jelas sudah jelas PT IBP telah melakukan kejahatan, dan harus diketahui masalah ini harus segera dilimpahkan ke pengadilan,” terangnya.

“Ini bukan delik aduan yah, ini murni kejahatan yang dilakukan, karena harus dibedakan antara delik aduan dan tindak kejahatan, kalau delik aduan harus disertai dengan tuntutan, sementara tindak kejahatan itu berbeda,” tambahnya.

Sementara itu, guna mencari keterangan pihak perusahaan. Tim redaksi beberapa kali mencoba menghubungi pihak perusahaan PT Insani Bara Perkasa (IBP), namun tidak ada jawaban. (Advertorial)

Share :

Berita Terkait

Pariwara

Reses Veridiana Huraq Wang, Warga Desa Damai Kubar Minta Dibangunkan Gereja

Pariwara

Waduk Telaga Sari Balikpapan Mendadak Mengering, Syafruddin Minta Ada Kajian yang Dilakukan Pemerintah

Pariwara

Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kaltim, Bernyanyi Tutup Penyampaian Pandangan Fraksi Raperda Ketahanan Keluarga

Pariwara

Akhmed Reza Pahlevi Sosialosasi Perda ke Kukar, Bahas Pajak dan Retribusi, Ini yang Disampaikan Masyarakat

Advertorial

Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Bergerak, Bakal Panggil BKD Soal Resapan Anggaran di Tahun 2020

Pariwara

Rapat Pertama Komisi II DPRD Kaltim Dengan 2 Mitra Kerja Bahas Program Kerja

Pariwara

Baharuddin Muin ke PPU, Sosialisasikan Perda Rencana Umum Energi Daerah

Pariwara

Reses di Balikpapan Selatan, Syafruddin Tampung Aspirasi Warga Soal Infrastruktur Jalan