Home / Pariwara

Senin, 26 April 2021 - 14:33 WIB

Belum Ada Aturan Lembaga Jadi Alasan Bangda Prov Kaltim Tak Lakukan Tender 2021, Ini Penjelasan Seno Aji

Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim

Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim

Kaltimminutes.co, Samarinda – Soal keterlambatan realisasi anggaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2021, hasil komunikasi lembaga DPRD Kaltim telah dipaparkan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji.

Dari penjelasan Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Sekretariat Provinsi Kaltim alasan tidak dilakukannya tender proyek lantaran belum ada peraturan lembaga yang memperbolehkan melakukan tender.

“Banyak yang harus segera dikerjakan, karena batas waktunya kalau sampai Desember hanya 6-7 bulan. Alasan Banda belum ada peraturan lembaga yang memperbolehkan mereka tender,” ujar Seno saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Minggu (25/4/2021).

Mantan anggota Komisi III DPRD Kaltim ini juga mendorong pemerintah untuk melakukan komunikasi kepada pihak aparat terkait seperti Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencari solusi mengenai program pembangunan yang bersifat mendesak.

Baca Juga :  Masuk Kaltim dari Luar Daerah, Diwajibkan Kantongi Keterangan Non Reaktif Rapid Test dan Negatif Swab PCR

“Kalau memang itu tidak bisa kerena Permen (Peraturan Menteri) untuk program-program yang sifatnya urgent sebaiknya dilakukan pembicaraan dengan pihak aparat terkait, misalnya kejaksaan, BPK dan lain sebagainya supaya bisa dilakukan tendernya, karena ini akan berdampak nantinya kepada pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Seno menambahkan, sebab lain yang menjadi kejanggalan yakni adanya kebijakan berbeda antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Kenapa di Provinsi Kaltim tidak bisa. Sementara di Kabupaten lain bisa (lakukan tender),” katanya.

Untuk menyikapi hal ini, DPRD Kaltim akan kembali melakukan pertemuan bersama Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) Kaltim pada Senin, 26 April 2021.

Baca Juga :  Vaksin AstraZeneca Sempat Buat Heboh di Publik, Rusman Yaqub Minta Pemerintah Berani Ambil Sikap

“Ini sudah kita sampaikan, kita juga akan melakukan rapat koordinasi kembali hari senin besok dengan TAPD keterkaitan dengan hal ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Berdasarkan data, Dinas PUPR Kaltim mendapat persetujuan anggaran belanja pembangunan TA 2021 sebesar Rp 1,541 triliun yang dibagi ke dalam 3 bidang pembangunan.

Bidang pertama yakni Bina Marga menerima alokasi sebesar Rp 681 miliar lebih yang dibagi menjadi 7 pekerjaan.

Bidang kedua, Sumber Daya Air yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 107, 91 miliar yang dibagi menjadi 2 kelompok pekerjaan, fisik dan non fisik.

Bidang ketiga, Cipta Karya mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp 423 miliar lebih yang dibagi menjadi 2 item pekerjaan. (*)

Share :

Berita Terkait

Advertorial

Pansus LKPJ Gubernur Kaltim Bergerak, Bakal Panggil BKD Soal Resapan Anggaran di Tahun 2020

Pariwara

Amankan Aset Daerah dan Kejar Tunggakan Pajak, Pemkot Samarinda Libatkan Kejati Kaltim

Pariwara

Sasar Keluarga Kurang Mampu, Romadhony Pratama Sosialisasikan Perda LBH di Samarinda

Pariwara

Tambang Ilegal Diduga Beroperasi di Dekat Pemakaman Covid-19, Syafruddin Beri Respon Keras

Pariwara

Wali Kota Samarinda Dapat Suntikan Vaksin Kedua, Akui Nyeri Saat Disuntik

Pariwara

Lakukan Sosialisasi Perda pada Masyarakat, Anggota Dewan Bahas Pajak dan Bantuan Hukum

Pariwara

Program 200 Ribu Rumah Layak Huni Pemprov Kaltim, Diapresiasi DPRD Kaltim: Ini Saatnya Dinikmati Rakyat

Pariwara

Komisi IV DPRD Kaltim Beri Dukungan ke Gubernur, Angkat Honorer Tanpa Tes