Home / Pariwara

Selasa, 16 Maret 2021 - 09:44 WIB

Konflik Pertanian di Pendingin, Komisi II DPRD Kaltim Tampung Aspirasi Warga

Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi II DPRD Kaltim/IST

Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi II DPRD Kaltim/IST

Kaltimminutes.co, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim soroti status kepemilikan lahan PT Sumalindo yang saat ini digunakan oleh Kelompok Tani di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara.

Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (10/3/2021) yang lalu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang status lahan merupakan milik Pemprov yang diketahui juga telah menjalin kerjasama kepada pihak ketiga yakni PT Sumalindo dan anak dari perusahaan tersebut bernama PT Nityasa Jasa Prima (NJP). Namun yang saat ini tengah digarap sebagai lahan pertanian oleh para petani.

“Jadi, mereka memang secara legalnya tidak ada pinjam pakai dengan siapa-siapa lahan itu. Jadi digarap saja. Sebab melihat lahan itu terdiam,” ungkap Veridiana ketika dikonfirmasi.

Baca Juga :  Jurus Baru Tangani Banjir Samarinda, Andi Harun Rencanakan Ubah Lubang Tambang Jadi Kolam Retensi

Lanjut Veridiana, masyarakat hanya menginginkan beberapa hal terkait penggunaan lahan. Yakni, tetap mendapat izin melakukan kegiatan pertanian sebagai mata pencaharian.

“Mereka minta diizinkan tetap melakukan kegiatan pertanian di lahan itu. Menanam padi dan sebagainya, karena itu adalah mata pencaharian. Tapi mereka sadar juga, kalau lahan itu bukan milik mereka,” lanjut politisi dari Fraksi PDIP tersebut.

Kondisi lahan kini telah bersih atau siap tanam, sebab itu masyarakat meminta pertimbangan terkait surat dari perusahaan yang disebut ingin melakukan penanaman di lahan tersebut.

Baca Juga :  [WARTAMERTA] Kasus Positif Covid-19 Bertambah Satu di Kaltim Asal Balikpapan, Pasien Rekan Kerja BPN 21

“Jadi, keputusan rapat kita karena baru mendengar dari masyarakat, minggu depan kita akan agendakan untuk memanggil pihak perusahaan,” jelasnya.

Sebagai informasi, pemanfaatan lahan Pemprov Kaltim oleh para petani memiliki berbagai variasi jangka waktu. Ada yang memulai sejak 2013, 2014, bahkan ada yang sejak tahun 90-an.

Sebagai langkah tindaklanjut, Komisi II DPRD Kaltim tengah mengatur pertemuan lanjutan dengan pihak perusahaan.

“Kalau boleh, petani minta tetap diizinkan untuk tetap beraktivitas di sawah. Tapi kalau perusahaan tetap kekeuh untuk melaksanakan, tolong dipertimbangkan untuk ada tali asih itu.” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ely Hartati Rasyid, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Jumat (12/2/2021)/Ho

Pariwara

Kaltim Steril Akan Berlanjut Pekan Ini, Dewan Sebut Terburu-buru, Perlu Evaluasi Komprehensif

Pariwara

Wali Kota Samarinda Dapat Suntikan Vaksin Kedua, Akui Nyeri Saat Disuntik

Pariwara

Didukung Warga Soal Penataan Kota, Andi Harun Sampaikan Program E-Parking di Samarinda

Pariwara

Syafruddin Gelar Sosialisasi Perda Bantuan Hukum di Balikpapan, Ungkap Pendampingan Gratis Bagi Warga

Pariwara

Ely Hartati Rasyid Tanggapi Soal THR di Masa Pandemi Covid-19

Pariwara

Sambangi Gunung Samarinda di Balikpapan, Anggota DPRD Kaltim Ini Gelar Sosialisasi Perda Terkait SDA

Pariwara

Program 200 Ribu Rumah Layak Huni Pemprov Kaltim, Diapresiasi DPRD Kaltim: Ini Saatnya Dinikmati Rakyat

Pariwara

Usulan Dua Proyek MYC di APBD Perubahan, Sigit Wibowo: Bisa Diakomodir, Bisa Tidak