Home / Pariwara

Selasa, 13 April 2021 - 15:20 WIB

Perda Aset Digojlok Dewan, Ketua Pansus: Kaltim Lambat, Harusnya Sejak 2016

Sarkowi V Zahry/ kate.id

Sarkowi V Zahry/ kate.id

Kaltimminutes.co, Samarinda – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kaltim terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) atau Aset disebut lambat oleh Kementrian Dalam Negeri.

Selambat-lambatnya tahun 2016, seharusnya Kaltim sudah memiliki Perda PBMD terbaru.

“Kaltim terlambat. Harusnya sejak 2016 sudah punya Perda terkait aset. Karena aturan di atasnya sudah berkali kali berubah,” ujar Ketua Pansus PBMD DPRD Provinsi Kaltim Sarkowi V Zahry, Senin (12/4/2021) menjelaskan hasil konsultasi pansus ke Kementrian Dalam Negeri beberapa hari lalu.

Kenapa Tahun 2016, dijelaskan anggota Komisi III itu Perda Kaltim terkait aset dibentuk tahun 2008 yaitu Perda Nomor 2/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan aturan di bawahnya baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sudah berkali kali beubah.

Baca Juga :  Gelap Terang Wacana PSBB Balikpapan, Sabani: Belum Diusulkan, Ajuan Perlu Evaluasi Mendalam

Lebih lanjut dikatakan Perda Kaltim No 2 Tahun 2008 mengacu juga pada PP No 6 Tahun 2006 yang diganti dengan PP No.38 Tahun 2008. Kemudian dilakukan pembaharuan  dengan PP No. 27 Tahun 2014.

“Kemudian dari PP tersebut diterbitkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nah sejak terbitnya Permendagri itu harusnya Kaltim merevisi Perda No. 2 Tahun 2008. Tapi baru tahun ini Kaltim memulai memperbarui Perda tersebut,” kata anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil Kutai Kartanegara (Kukar) itu.

Baca Juga :  Kabar Gembira, Insentif Tenaga Medis di Balikpapan Cair, Total Alokasi Rp 4 Miliar

Kehadiran regulasi terkait aset sambung Owi sapaannya itu sangat penting. Mengingat pengelolaan BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan sampai pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (advertorial)

Share :

Berita Terkait

Pariwara

Jurus Baru Tangani Banjir Samarinda, Andi Harun Rencanakan Ubah Lubang Tambang Jadi Kolam Retensi

Pariwara

Pemindahan IKN ke Kaltim, Dewan Nilai Akademisi Perlu Dilibatkan

Pariwara

Tanggapi Usulan Raperda dari Gubernur, Muhammad Samsun Minta Lengkapi Syarat Dasar Pengajuan Perda

Pariwara

Kepala Desa di Kukar Sambangi Muhammad Samsun, Warga Harapkan Pembangunan Merata

Pariwara

Usai Dapat Suntikan Vaksin, Nidya Listiyono Ajak Warga Tak Takut Divaksin Covid-19

Pariwara

Lindungi Masyarakat, Mashari Rais Anggota DPRD Kaltim Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum

Pariwara

Air Bersih Masih Jadi Persoalan Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Penambahan Intake dan IPA
Sigit Wibowo, Wakil Ketua DPRD Kaltim/ IST

Pariwara

Pasca Arus Mudik, Wakil Ketua Dewan Minta Kasus Covid-19 Terus Dipantau