Home / Pariwara

Senin, 12 April 2021 - 20:22 WIB

Sambangi Loa Bakung, Nidya Listiyono Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum, Dorong Gubernur Keluarkan Pergub

Nidya Listiyono, anggota DPRD Kaltim dalam agenda sosialisasi Perda di Samarinda

Nidya Listiyono, anggota DPRD Kaltim dalam agenda sosialisasi Perda di Samarinda

Kaltimminutes.co, Samarinda – Pada Minggu (11/4/2021), Anggota DPRD Kaltim kembali gelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda).

Sosper kali ini dilaksanakan oleh Sekretaris Fraksi Golkar Nidya Listiyono di Jalan Manunggal, Loa Bakung.

Warga yang hadir antusias mengikuti diskusi terkait Perda Bantuan Hukum yang sedang masif disosialisasikan.

Kegiatan tersebut juga turut menghadirkan narasumber berkompeten dari Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DPC Kota Balikpapan, Agus Amri.

Dalam kesempatan tersebut Nidya Listiyono menginginkan Perda Nomor 5 Tahun 2019 diiringi dengan peraturan gubernur (Pergub).

“Kita mendorong pemerintah segera mengeluarkan Pergub sehingga ada Gaiden Perda ini agar bisa berjalan,” ujarnya.

Baca Juga :  Konflik Pertanian di Pendingin, Komisi II DPRD Kaltim Tampung Aspirasi Warga

Juga menambahkan, keinginan lain yang hadir dari masyarakat sebut Tio sapaan karibnya yakni terkait adanya pos bantuan hukum (posbankum) di berbagai sarana publik.

“Pos ini bisa jadi semacam wadah layanan yang bisa diakses masyarakat misal dalam beberapa kasus layanan kesehatan yang sering dikeluhkan,” ujarnya.

“Masyarakat juga bisa memahami kenapa masalah bisa terjadi. Ada analisa dari sudut aturan hukum. Misal ternyata jaminan kesehatan belum di bayar atau ada masalah yang lebih fatal lagi,” sambungnya.

Baca Juga :  Jadi Penyanga IKN, Wakil Ketua DPRD Kaltim Minta Wajah Samarinda Mesti Berbenah

Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DPC Kota Balikpapan, Agus Amri.

Melalui regulasi Perda Bantuan Hukum diharapkan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat bisa memiliki akses terhadap keadilan yang selama itu sulit didapatkan.

“Di setiap titik di setiap tempat idealnya ada layanan bantuan hukum. Apalagi yang berhubungan dengan pelayanan publik,” ujarnya.

Realisasi ini diperlukan aturan pemerintah melalui Pergub. Sebab itu, Agus mendorong pemerintah daerah segera mengeluarkan Pergub terkait bantuan hukum. (*)

Share :

Berita Terkait

Pariwara

Pemkot Samarinda Bahas RKPD 2022, Andi Harun Ingatkan OPD, Lurah, dan Camat Berlari Kencang

Pariwara

Perbaikan dan Perawatan Jalan Samarinda Menuju Santan Butuh Tiga Tahun Anggaran, Ini Rancangannya
Foto bersama kegiatan reses Ely Hartati di salah satu desa di dapil Kukar, Rabu (17/2/2021)

Pariwara

Gelar Reses, Ely Hartati Tampung Beberapa Aspirasi Warga di Daerah Pemilihan
Sutomo Jabir, anggota DPRD Kaltim/ IST

Pariwara

Kaltim Jadi Lokasi IKN, Sutomo Jabir Minta Ada Peran Insinyur Lokal di Pembangunan

Pariwara

Sasar Keluarga Kurang Mampu, Romadhony Pratama Sosialisasikan Perda LBH di Samarinda

Pariwara

Denda Penabrakan Jembatan Dondang, Aliran Dana Perbaikan Harus Jelas Kemana

Pariwara

Baharuddin Muin ke PPU, Sosialisasikan Perda Rencana Umum Energi Daerah

Pariwara

Support Wacana DOB Samarinda Seberang, Potensi Miliki Kekuatan Ekonomi