Home / Pariwara

Rabu, 8 September 2021 - 15:47 WIB

Soal Dana Belanja Rp12,17 Triliun, TAPD dan Banggar Belum Sepakat

Muhammad Sabani, Sekretaris Provinsi Kaltim

Muhammad Sabani, Sekretaris Provinsi Kaltim

Kaltimminutes.co, Samarinda – Sesuai jadwal Badan Musyawaran (Banmus) DPRD Kaltim, pada Rabu (8/9/2021) hari ini, diagendakan rapat paripurna kesepakatan bersama rancangan KUPA PPAS 2021.

Agenda itu urung digelar. Alasannya, karena belum disepakatinya belanja daerah yang diusulkan Pemprov Kaltim ke DPRD.

Pemprov Kaltim, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengusulkan penambahan belanja daerah di APBD 2021 perubahan menjadi Rp12,17 triliun.

“Usulan kami sudah disampaikan di KUPA PPAS, sebesar Rp12,17 triliun,” ungkap Muhammad Sabani, Ketua TAPD Kaltim, Rabu (8/9/2021).

Sementara pada APBD murni, belanja daerah diketok sebesar Rp11,61 triliun, artinya ada selisih penambahan anggaran belanja sebesar Rp558,34 miliar.

Selisih itulah yang akan dibahas terlebih dahulu secara internal oleh Banggar DPRD Kaltim.

“Belanja kesepakatannya belum. Mereka (DPRD) mau bahas internal dulu, untuk evaluasi terhadap usulan kami,” jelasnya.

Baca Juga :  Pemerintah Pusat Larangan Aktivitas Mudik Lebaran, Ely Hartati Rasyid Ajak Masyarakat Kaltim Menahan Diri

Selain itu, pihaknya di TAPD juga masih menunggu penuangan pokok pikiran (pokir) oleh DPRD Kaltim.

“Program kami sudah dimasukan, tinggal pokok pikiran mereka. Kalau pokir mereka gak masuk gimana kita mau sepakati. Jadi tinggal menunggu dari DPRD Kaltim,” imbuhnya.

Nantinya jika kesepakatan kedua belah pihak telah ditemukan, maka proses pembahasan APBD perubahan Kaltim 2021 bisa berlanjut dengan kesepakatan rancangan KUPA PPAS.

“Itu kan harus persetujuan bersama, kalau ada ada yang masuk dari mereka baru disepakati bersama, baru diteruskan. Sekarang bola di tangan mereka,” tegasnya.

Serapan Rendah, Menambah Belanja Terkesan Janggal

Sementara itu, Syafruddin, Anggota Banggar DPRD Kaltim menyoroti rendahnya serapan anggaran yang dilakukan Pemprov Kaltim.

Baca Juga :  IGI Kaltim Keluarkan Program Belajar, Komisi IV DPRD Kaltim Dukung Realisasi di Tahun 2021

Hingga pekan pertama September ini, serapan APBD Kaltim disebut baru menyentuh 36,40 persen.

“Artinya, logika orang awam, buat apa dibahas APBD perubahan yang ada aja baru 36,40 persen,” ungkap Udin, sapaan karibnya.

Politisi PKB Kaltim ini menyayangkan target Badan Pengelola Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, yang menarget serapan APBD hanya berkisar 60 hingga 70 persen di akhir tahun.

Untuk itu, pihaknya mempertanyakan usulan belanja yang meningkat di APBD perubahan, sementara serapan belanja masih rendah.

“Kalau belanja ditambah, justru akan menambah beban Pemprov Kaltim. Menambah beban belanja, menambah pengeluaran,” paparnya.

“Janggal juga belanja mau ditambah, tapi serapan sampai saat ini masih rendah,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Kegiatan reses anggota DPRD Kaltim Agiel Suwarno di dapil Bontang, Jumat (19/2/2021)

Pariwara

Serap Aspirasi Masyarakat Bontang, Agiel Suwarno Siap Kawal Pembangunan Jalan Tol Bontang-Samarinda

Pariwara

Jaga Kedaulatan Perairan, DPRD Kaltim Rancang Perda Zonasi Kelautan

Pariwara

RDP Bersama PUPR dan BPJN, DPRD Kaltim Soroti Perbaikan Jalan Tanah Datar
Sigit Wibowo, Wakil Ketua DPRD Kaltim/ IST

Pariwara

Pasca Arus Mudik, Wakil Ketua Dewan Minta Kasus Covid-19 Terus Dipantau

Pariwara

Perda Aset Digojlok Dewan, Ketua Pansus: Kaltim Lambat, Harusnya Sejak 2016

Pariwara

Sambangi Loa Bakung, Nidya Listiyono Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum, Dorong Gubernur Keluarkan Pergub

Pariwara

Jadi Pekerjaan Rumah, Komisi I DPRD Kaltim Masih Berupaya Selesaikan Tapal Batas Paser dan PPU

Pariwara

Salurkan PKH, Andi Harun Komitmen Apresiasi Kerja-kerja Relawan