Home / Pariwara

Rabu, 8 September 2021 - 15:47 WIB

Soal Dana Belanja Rp12,17 Triliun, TAPD dan Banggar Belum Sepakat

Muhammad Sabani, Sekretaris Pansel JPTM Sekprov Kaltim

Muhammad Sabani, Sekretaris Pansel JPTM Sekprov Kaltim

Kaltimminutes.co, Samarinda – Sesuai jadwal Badan Musyawaran (Banmus) DPRD Kaltim, pada Rabu (8/9/2021) hari ini, diagendakan rapat paripurna kesepakatan bersama rancangan KUPA PPAS 2021.

Agenda itu urung digelar. Alasannya, karena belum disepakatinya belanja daerah yang diusulkan Pemprov Kaltim ke DPRD.

Pemprov Kaltim, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengusulkan penambahan belanja daerah di APBD 2021 perubahan menjadi Rp12,17 triliun.

“Usulan kami sudah disampaikan di KUPA PPAS, sebesar Rp12,17 triliun,” ungkap Muhammad Sabani, Ketua TAPD Kaltim, Rabu (8/9/2021).

Sementara pada APBD murni, belanja daerah diketok sebesar Rp11,61 triliun, artinya ada selisih penambahan anggaran belanja sebesar Rp558,34 miliar.

Selisih itulah yang akan dibahas terlebih dahulu secara internal oleh Banggar DPRD Kaltim.

“Belanja kesepakatannya belum. Mereka (DPRD) mau bahas internal dulu, untuk evaluasi terhadap usulan kami,” jelasnya.

Baca Juga :  Tambang Ilegal Makin Bermunculan, Wakil Ketua DPRD Kaltim Minta Pansus Pertambangan Segera Dibentuk

Selain itu, pihaknya di TAPD juga masih menunggu penuangan pokok pikiran (pokir) oleh DPRD Kaltim.

“Program kami sudah dimasukan, tinggal pokok pikiran mereka. Kalau pokir mereka gak masuk gimana kita mau sepakati. Jadi tinggal menunggu dari DPRD Kaltim,” imbuhnya.

Nantinya jika kesepakatan kedua belah pihak telah ditemukan, maka proses pembahasan APBD perubahan Kaltim 2021 bisa berlanjut dengan kesepakatan rancangan KUPA PPAS.

“Itu kan harus persetujuan bersama, kalau ada ada yang masuk dari mereka baru disepakati bersama, baru diteruskan. Sekarang bola di tangan mereka,” tegasnya.

Serapan Rendah, Menambah Belanja Terkesan Janggal

Sementara itu, Syafruddin, Anggota Banggar DPRD Kaltim menyoroti rendahnya serapan anggaran yang dilakukan Pemprov Kaltim.

Baca Juga :  Nama Sudah Ada, Pak Isran Pilih Siapa Bosku?

Hingga pekan pertama September ini, serapan APBD Kaltim disebut baru menyentuh 36,40 persen.

“Artinya, logika orang awam, buat apa dibahas APBD perubahan yang ada aja baru 36,40 persen,” ungkap Udin, sapaan karibnya.

Politisi PKB Kaltim ini menyayangkan target Badan Pengelola Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, yang menarget serapan APBD hanya berkisar 60 hingga 70 persen di akhir tahun.

Untuk itu, pihaknya mempertanyakan usulan belanja yang meningkat di APBD perubahan, sementara serapan belanja masih rendah.

“Kalau belanja ditambah, justru akan menambah beban Pemprov Kaltim. Menambah beban belanja, menambah pengeluaran,” paparnya.

“Janggal juga belanja mau ditambah, tapi serapan sampai saat ini masih rendah,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Pariwara

Vaksin AstraZeneca Sempat Buat Heboh di Publik, Rusman Yaqub Minta Pemerintah Berani Ambil Sikap

Pariwara

Ely Hartati Rasyid Ajak Masyarakat Sebarluaskan Pengetahuan Perda Bantuan Hukum

Pariwara

Instruksi Presiden, Anggota DPRD Tak Dapat THR Tahun Ini, Makmur HAPK: Gak Masalah Itu
Sigit Wibowo, Wakil Ketua DPRD Kaltim/ IST

Pariwara

Pasca Arus Mudik, Wakil Ketua Dewan Minta Kasus Covid-19 Terus Dipantau

Pariwara

Bahas Masalah Jalan, DPRD Kaltim Jadwalkan RDP BPJN Pemkot Balikpapan dan Pemkab Kubar

Pariwara

Ely Hartati Rasyid Tanggapi Soal THR di Masa Pandemi Covid-19

Pariwara

Lindungi Masyarakat, Mashari Rais Anggota DPRD Kaltim Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum

Pariwara

Air Bersih Masih Jadi Persoalan Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Penambahan Intake dan IPA