Home / Pariwara

Rabu, 3 Maret 2021 - 19:30 WIB

Tanggapi Usulan Raperda dari Gubernur, Muhammad Samsun Minta Lengkapi Syarat Dasar Pengajuan Perda

Kaltimminutes.co, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun tanggapi usulan tiga Raperda yang disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Asisten I Pemprov Johari pada rapat paripurna ke-4 DPRD Kaltim yang digelar kemarin, Selasa (2/3/2021).

Tiga usulan Raperda tersebut yakni tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem teknologi komunikasi dan informasi, tentang tata cara penyusunan program bentukan persatuan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah.

Muhammad Samsun mengungkapkan, usulan dari Gubernur kaltim yang dibacakan oleh Asisten I Pemprov Johari seyogya harus melengkapi dasar-dasar dari usulan perda tersebut.

“Yang pasti itu sudah masuk prolegda prioritas, mestinya ya lengkap. Karena untuk masuk prolegda prioritas itukan selain materinya juga update, perda itu dibutuhkan masyarakat secara administratif juga dilengkapi dengan yang namanya naskah akademik, dasar-dasar dalam penyusunan perda itu mesti lengkap,” ujar Samsun saat ditemui awak media usai paripurna.

Baca Juga :  Lakukan Sosialisasi Perda pada Masyarakat, Anggota Dewan Bahas Pajak dan Bantuan Hukum

Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan perda yang diminta oleh gubernur, telah dimasukkan dalam prolegda, yang selanjutnya akan dikaji melalui Bapemperda atas usulan Komisi IV, yang lebih dulu melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sehingga perda perlu dibuat di Kaltim.

“Tentunya materi dan persyaratan-persyaratan perda tadi sudah disampaikan sama Wakil Ketua Bamperperda. Ini tahapannya seperti itu kalau materi secara ini teman-teman, sudah menyimak bersama,” jelasnya.

Samsun berharap tidak ada usulan Raperda yang ditarik atau dibatalkan.

“Kita juga berharap tentunya agar tidak ada yang ditarik walaupun mungkin barangkali ada alasan-alasan tertentu,” imbuhnya.

Sementara diwawancara terpisah Asisten I Pemprov Kaltim Johari saat ditemui usai paripurna menjelaskan tujuan usulan Raperda yang disampaikan Pemprov Kaltim kepada legislatif.

Pemprov mengusulkan kepada DPRD Kaltim, agar dibuatkan perda tentang barang milik daerah. Sehingga menurut dia, hal-hal terkait dengan aset daerah dapat tercatat dengan baik.

Baca Juga :  Gelar Reses, Ely Hartati Tampung Beberapa Aspirasi Warga di Daerah Pemilihan

“Tadi sudah saya bacakan, itu usulan dan harapan gubernur, tentang raperda barang milik daerah. Diharapkan bisa dibuatkan perda-nya. jadi ini dalam rangka prinsip, efektif, dan efesiensi maka perlu ada perda tentang barang milik daerah. Sehingga nanti hal-hal yang terkait dengan aset daerah ini bisa tercatat dengan baik,” jelasnya.

Selain itu, Johari mengakui, pihak pemprov dalam hal ini Gubernur Kaltim, menarik kembali usulan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi. Disebutkannya, bahwa usulan itu belum lengkap atas unsur administrasi serta dalam hasil ulasan akademik.

“Kan nanti tidak sesuai dengan dasar hukum yang kekinian, mumpung belum dibahas bersama DPRD, maka memang memungkinkan mereka mekanisme itu ditarik kembali, kemudian nanti diusulkan kembali di masa-masa mendatang,” pungkasnya. (Advertorial)

Share :

Berita Terkait

Pariwara

Soal Penyekatan Antisipasi Covid-19, Wakil Ketua Dewan Beri Respon Ini

Pariwara

Syafruddin Gelar Sosialisasi Perda Bantuan Hukum di Balikpapan, Ungkap Pendampingan Gratis Bagi Warga

Pariwara

Air Bersih Masih Jadi Persoalan Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Penambahan Intake dan IPA

Pariwara

Pansus Ketahanan Keluarga DPRD Kaltim Pelajari Program Montekar di Bandung, Ely Hartati: Ini Baru Refrensi

Pariwara

Anggaran Rp1,5 Triliun Macet, Syafruddin Minta Pemprov Evaluasi DPRD Kaltim
Kegiatan reses anggota DPRD Kaltim Agiel Suwarno di dapil Bontang, Jumat (19/2/2021)

Pariwara

Serap Aspirasi Masyarakat Bontang, Agiel Suwarno Siap Kawal Pembangunan Jalan Tol Bontang-Samarinda

Pariwara

Perda Aset Digojlok Dewan, Ketua Pansus: Kaltim Lambat, Harusnya Sejak 2016

Pariwara

Minggu Malam, Andi Harun Kumpulkan Pejabat OPD Terkait Bahas Penanganan Banjir Samarinda