Kaltimminutes.co – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kini tidak lagi hanya dianggap sebagai urusan teknis, melainkan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kota Samarinda resmi menggagas pemasangan CCTV di seluruh SPBU sebagai langkah awal mewujudkan distribusi energi publik yang jujur dan terpantau.
Asisten II Setda Samarinda, Marnabas Patiroy, menekankan bahwa sistem ini tidak hanya memanfaatkan teknologi, tapi juga sebagai bentuk komitmen moral dan politik Pemkot terhadap kepentingan publik.
“Lewat CCTV kita ingin sampaikan ke publik, tak ada lagi ruang gelap di sektor distribusi BBM. Ini soal keadilan sosial,” tegas Marnabas.
Langkah ini dirancang tidak sebatas visualisasi pasif. Data dari CCTV nantinya akan terintegrasi ke platform digital Samagov, memungkinkan pemantauan real-time oleh berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum.
“Kita ingin polisi bisa langsung lihat. Kalau ada kendaraan isi BBM bolak-balik tanpa alasan, bisa langsung dilacak,” tambahnya.
Pemasangan kamera akan difokuskan pada 22 SPBU aktif di Samarinda, masing-masing titik dipasangi dua kamera. Jenis BBM yang jadi fokus utama adalah Pertalite dan Solar, karena paling sering dijadikan objek manipulasi oleh oknum tertentu.
“Yang kita pelototi itu pertalite dan solar itu yang paling rawan dimanipulasi. Ada kendaraan yang bolak-balik isi dalam waktu singkat. Sekarang, lewat CCTV, perilaku semacam itu bisa langsung ketahuan,” jelasnya
Secara teknis, proyek ini melibatkan Disdag dan Diskominfo, dengan dukungan penuh dari Pemkot untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025. Walau diakui akan berjalan bertahap, namun pendekatan bertindak sambil membangun disebut sebagai cara paling realistis.
“Tidak perlu tunggu sistem sempurna. Mulai dulu, sambil dilengkapi. Yang penting kita kirim pesan: distribusi BBM harus diawasi,” tegas Marnabas.
Lebih dari sekadar proyek pengawasan, Pemkot ingin menjadikan inisiatif ini sebagai bagian dari narasi besar Samarinda sebagai kota modern yang berpihak pada rakyat.
“Kami ingin Samarinda jadi contoh kota yang transparan dan tegas dalam melindungi hak rakyat,” tutup Marnabas.
(Redaksi)
