Kaltimminutes.co – Pemerintah Kota Samarinda memperkenalkan program Kartu Tepat Sasaran (KTS) untuk penyaluran elpiji tiga kilogram bersubsidi, bertujuan untuk memastikan distribusi yang lebih terstruktur, transparan, dan adil bagi keluarga yang membutuhkan.
Program ini muncul sebagai respons terhadap keluhan masyarakat mengenai kelangkaan dan lonjakan harga elpiji yang sering kali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Nurrahmani, mengungkapkan bahwa program KTS hadir sebagai solusi atas ketidakstabilan distribusi elpiji yang mengancam ketahanan pangan keluarga miskin.
“Kami ingin memastikan harga tetap terjangkau, terutama bagi keluarga yang bergantung pada elpiji bersubsidi,” ujarnya.
Program ini menargetkan sekitar 18.500 keluarga di 10 kecamatan di Samarinda yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data kemiskinan ekstrem. Proses verifikasi calon penerima manfaat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Ketua RT hingga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), untuk memastikan data yang akurat dan tepat sasaran.
Setiap penerima manfaat akan memperoleh kartu kendali yang mencatat jumlah tabung elpiji yang diterima setiap bulan. Misalnya, keluarga dengan 1-3 anggota akan menerima dua tabung per bulan, sedangkan keluarga dengan tujuh anggota atau lebih berhak menerima lima tabung. Kartu ini berlaku hingga 2026 dan dirancang untuk mencegah penyalahgunaan distribusi.
Selain itu, pemerintah juga mengatur sistem distribusi secara ketat. Jadwal distribusi akan diinformasikan oleh Ketua RT, dan pengambilan elpiji hanya bisa dilakukan pada hari-hari yang telah ditentukan. Setiap transaksi akan dicatat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, penerima manfaat dan pihak pangkalan, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Dengan penerapan Kartu Tepat Sasaran, Pemerintah Kota Samarinda berharap dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa subsidi elpiji sampai ke tangan yang tepat, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan yang sering merugikan masyarakat miskin.
