Kaltimminutes.co – Pemerintah Kota (Pemkot Samarinda) mulai tegas terhadap bangunan liar yang berdiri di atas saluran air. Dalam peninjauan langsung di kawasan Perumahan Bengkuring, Kamis (3/7/2025), Wali Kota Samarinda Andi Harun menggarisbawahi pentingnya ketertiban tata ruang demi mendukung sistem drainase kota.
Salah satu kasus mencolok berada di kawasan SMK Medika, di mana sebuah hall berdiri menutup saluran air tanpa celah kontrol.
“Saya perintahkan SDA untuk segera buat mainhall di halaman sekolah agar bisa mengatur aliran air. Kita perlu intervensi yang praktis tapi berdampak,” tegas Andi Harun.
Persoalan ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga terkait aspek sosial. Wali kota menegaskan pendekatan persuasif akan ditempuh terlebih dahulu terhadap warga yang bangunannya menghambat saluran air.
“Kalau bangunan itu di atas tanah milik warga, kita minta izin bongkar lalu kita bangunkan lagi. Tapi kalau itu di atas fasilitas umum, ya harus kita bongkar demi kepentingan bersama,” katanya.
Selain bangunan, ia juga menyoroti keberadaan kolam eks tambang yang tidak terkelola dengan baik. Salah satunya diduga milik warga dan sedang ditelusuri legalitasnya.
“Kami sudah identifikasi satu void eks tambang yang bisa jadi sumber luberan air saat hujan deras. Diduga milik salah satu warga, dan kami akan pastikan legalitasnya melalui pengecekan koordinat oleh BPBD,” ungkapnya.
Dari sisi teknis, Andi Harun memutuskan pembangunan drainase tambahan sepanjang 200 meter plus 50 meter ekstra untuk mengurangi beban air di wilayah tersebut.
“Kemungkinan genangan masih ada, tapi kita prediksi akan jauh berkurang. Finalnya di 2026,” jelasnya.
Di lokasi gereja yang juga terdampak cukup parah, ia mencatat tinggi air bahkan mencapai separuh jendela rumah warga. Faktor geografis turut disebut sebagai tantangan alami yang harus dihadapi dengan sistem drainase terpadu.
Dalam jangka panjang, ia menekankan bahwa normalisasi Sungai Karang Mumus dan sekitarnya membutuhkan dukungan lintas sektor dan pendanaan besar.
“Sungai Karang Mumus dan sekitarnya masih butuh Rp 900 miliar. Kita nggak mungkin selesaikan dalam satu tahun anggaran,” ucapnya.
Menurutnya, keberhasilan penanganan banjir tak bisa hanya mengandalkan Pemkot Samarinda melainkan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, warga, dan stakeholder lainnya.
“Kita ingin memastikan air tak sekadar dialirkan, tapi dikelola dengan cara yang manusiawi dan terencana,” pungkasnya.
(Redaksi)
