Pariwara

Penanganan Banjir Tak Sekadar Infrastruktur, Andi Harun Soroti Dampak Sosial dan Butuh Dukungan Provinsi-Pusat

42
×

Penanganan Banjir Tak Sekadar Infrastruktur, Andi Harun Soroti Dampak Sosial dan Butuh Dukungan Provinsi-Pusat

Sebarkan artikel ini
FORUM - Wali Kota Samarinda, Andi Harun menghadiri paparan rencana penanggulangan banjir yang digelar oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Selasa (10/06/2025)

Kaltimminutes.co – Penanggulangan banjir di Samarinda tidak cukup diselesaikan dengan membangun turap atau pompa air. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa tantangan terberat justru terletak pada aspek sosial dan lemahnya koordinasi antarwilayah.

Hal ini disampaikan Andi Harun dalam forum paparan teknis yang digelar Dinas PUPR di Ruang Harutala, Selasa (10/6/2025).

Dalam forum tersebut, Andi Harun menyampaikan bahwa pemerintah kota sedang mengkaji secara mendalam rencana pengendalian banjir untuk tahun 2025–2026. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan bukan semata teknis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial yang kompleks.

“Banyak pemukiman warga yang berdiri di atas sungai. Maka penanganan banjir harus disertai komunikasi aktif kepada masyarakat, bukan sekadar pengerukan atau pembangunan fisik,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi dengan para lurah dan camat sangat penting agar warga terdampak memahami dan menerima langkah-langkah teknis yang diambil pemerintah. Pendekatan persuasif menjadi prioritas.

Selain itu, Andi menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Ia menjelaskan pembangunan pompa air di 10 titik di kota Samarinda memerlukan biaya sekitar Rp 836 miliar. Selain itu, dibutuhkan pembangunan tanggul tanah dan beton sepanjang puluhan ribu meter dengan total anggaran mencapai hampir Rp 900 miliar. Angka ini, menurutnya, tak mungkin ditanggung sendiri oleh kota.

“Kami harap pemerintah provinsi dan pusat tidak abai. Masalah banjir ini adalah masalah bersama,” tegasnya.

Di bagian hulu, aktivitas tambang yang menyebabkan pengupasan lahan terus menjadi sumber persoalan. Wali Kota Andi Harun meminta agar pemerintah provinsi memperketat pengawasan terhadap tambang-tambang yang menyebabkan banjir di kawasan hilir.

“Penanganan banjir memerlukan perubahan cara pandang. Kita tidak bisa hanya fokus di hilir, hulu juga harus diperhatikan,” pungkasnya.

Melalui pendekatan terintegrasi yang menggabungkan teknologi, data, kebijakan sosial, dan koordinasi lintas wilayah, Pemkot Samarinda berharap banjir tidak lagi menjadi momok tahunan di ibu kota Kalimantan Timur.

(Redaksi)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *