Kaltimminutes.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) dorong masalah stunting menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
Dorongan ini sebagaimana disuarakan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis.
Ananda mengatakan, angka stunting di Kaltim masih berada di 23 persen. Hal ini akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia dimasa yang akan datang.
“Ini akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi penerus karena menggambarkan kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan dari ukuran semestinya,” kata Ananda belum lama ini.
Lebih lanjut anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PDIP ini mengatakan jika pemerintah pusat maupun daerah sudah memberikan bantuan-bantuan yang cukup baik untuk posyandu-posyandu.
Jika dijalankan sesuai prosedur, kata Ananda, maka tumbuh kembang anak dapat terawasi penggiat posyandu.
Ananda berharap agar penanganan stunting bisa lebih dimaksimalkan agar bisa mencapai angka di bawah standar nasional.
Dalam penangnan stunting, tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi diperlukan kerja sama dan sinergitas semua pihak.
“Karena itu, dalam penanganan penekanan stunting di Kaltim, sinergitas tidak hanya antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga dari dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat,” pungkasnya.
(Advertorial)