Kaltimminutes.co – Pernyataan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, yang mendorong warga untuk bekerja di luar negeri menuai gelombang kritik dari masyarakat. Karding sebelumnya menyebut bahwa bekerja di luar negeri bisa menjadi solusi atas tingginya angka pengangguran di beberapa daerah, khususnya di Jawa Tengah yang kini mencapai hampir 1 juta orang.
Namun, sejumlah warga menilai bahwa solusi tersebut justru menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja di dalam negeri. Mereka mempertanyakan kebijakan yang seolah mendorong rakyat keluar negeri, sementara tenaga kerja asing (TKA) justru banyak ditemukan bekerja di Indonesia.
Warga Tolak Bekerja ke Luar Negeri: Risiko Tinggi dan Biaya Besar
Ika Afriyani (19), warga Kota Solo yang masih menganggur setelah lulus sekolah, mengaku tidak tertarik dengan wacana bekerja di luar negeri. Baginya, faktor keselamatan, keterpisahan dari keluarga, dan biaya hidup di negara asing adalah pertimbangan utama.
“Takutnya kenapa-kenapa di sana. Kalau ada masalah malah merepotkan keluarga di rumah,” kata Ika, Senin (30/6/2025). Ia juga mengkritisi anggapan bahwa bekerja di luar negeri otomatis mendatangkan gaji besar. “Iya sih gajinya gede, tapi kan biaya hidupnya juga gede. Jadi harus pintar-pintar atur uang,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Ika mengeluhkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa berangkat ke luar negeri. “Modal awalnya gede banget. Banyak orang yang enggak sanggup buat bayar itu semua,” ujarnya.
Minta Pemerintah Fokus Sediakan Lapangan Kerja Nasional
Senada dengan Ika, Olivia Marcha (20), pencari kerja lainnya, menilai pernyataan Menteri Karding tidak mencerminkan solusi jangka panjang. Ia justru menilai, pemerintah seperti “melempar” masalah ke negara lain.
“Kenapa enggak fokus bikin lapangan kerja di sini dulu? Jangan suruh rakyat pergi, sementara masalah dalam negeri belum selesai,” katanya. Olivia menambahkan, banyak pengangguran yang sebenarnya punya semangat kerja, tapi terkendala skill dan pengalaman. “Harusnya pemerintah serius siapkan pelatihan kerja. Jangan cuma nyuruh cari kerja ke luar,” tegasnya.
Olivia juga mengaku enggan bekerja di luar negeri karena risiko yang terlalu besar. “Meskipun ada jaminan dari pemerintah, tetap aja takut. Jadi aku pilih tetap cari kerja di dalam negeri aja.”
Rakyat Disuruh Keluar, WNA Justru Masuk Kerja ke Indonesia
Kritik keras juga datang dari Rika Wulansari (40), pedagang kaki lima di Solo. Ia menyoroti ironi kebijakan pemerintah yang mendorong warga kerja di luar negeri, namun di saat bersamaan memberi izin TKA untuk masuk dan bekerja di Indonesia.
“Lucu aja. Kita disuruh keluar negeri cari kerja, tapi orang asing malah bisa kerja di sini. Kan aneh,” ujar Rika. Ia menyebut bahwa seharusnya pemerintah lebih fokus menyelesaikan persoalan pengangguran dalam negeri, bukan justru membuka pintu bagi pekerja asing. “Harusnya buat lapangan kerja sendiri dulu. Biar rakyat bisa kerja di negerinya sendiri,” katanya.
Bekerja ke Luar Negeri Sah Saja, Asal Dilindungi Negara
Meski begitu, tak semua warga berpandangan negatif terhadap imbauan pemerintah tersebut. Fernanda Yoga (27), seorang sarjana yang sudah tiga tahun menganggur, justru melihat peluang kerja di luar negeri sebagai solusi realistis.
“Realitanya, di Indonesia kerja susah banget. Lowongan ada, tapi syaratnya banyak, pengalaman segala macem,” kata Fernanda. Ia menyebut bekerja ke luar negeri bisa menjadi jalan keluar bagi banyak lulusan yang tak terserap pasar kerja.
Namun, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja migran. “Yang penting negara hadir. Ada pelatihan, ada perlindungan hukum, fasilitasnya jelas. Jangan lepas tangan,” ujarnya.
Dorongan Kontroversial yang Harus Diiringi Kebijakan Nyata
Pernyataan Menteri Kadir membuka diskusi panjang soal arah kebijakan ketenagakerjaan Indonesia. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya mendorong solusi jangka pendek seperti pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga serius membenahi sistem ketenagakerjaan nasional, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pelatihan SDM, hingga pengawasan ketat terhadap TKA.
Mereka menuntut kebijakan yang adil dan menyeluruh yang tidak mengorbankan rakyat demi angka statistik pengangguran semata.
Dilansir dari Kompas.com
(Redaksi)
