Kaltimminutes.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 sebagai bagian dari upaya strategis mengatasi kekurangan tenaga aparatur di berbagai sektor.
Langkah ini menjadi angin segar bagi ribuan pelamar yang telah dinyatakan lolos seleksi.
Sebelumnya, pengangkatan CPNS dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2025, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru akan diangkat pada Maret 2026.
Namun, berdasarkan arahan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jadwal pengangkatan CPNS dimajukan menjadi Juni 2025.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, mengonfirmasi perubahan ini sebagai langkah responsif pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga aparatur yang mendukung pelayanan publik.
“Insya Allah, mulai Juni nanti, karena arahan tersebut sudah disampaikan langsung oleh Kemendagri,” ujarnya, Minggu (23/3/2025).
Percepatan ini dinilai krusial mengingat banyaknya posisi yang membutuhkan tenaga baru, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan publik di Samarinda, pengisian formasi pegawai menjadi prioritas untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Di beberapa sektor, seperti kesehatan dan pendidikan, keterbatasan tenaga kerja telah menjadi tantangan tersendiri.
Dengan pengangkatan CPNS yang lebih cepat, diharapkan distribusi tenaga kerja dapat lebih cepat dilakukan, terutama di daerah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik dan tenaga medis.
Meskipun jadwal percepatan telah diumumkan, Pemkot Samarinda masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah Pusat untuk memastikan proses pengangkatan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami tinggal menunggu SK atau juknis dari Pemerintah Pusat,” tambah Saefuddin Zuhri.
Percepatan pengangkatan CPNS ini diharapkan tidak hanya menguntungkan para peserta yang telah lolos seleksi, tetapi juga mempercepat peningkatan kualitas layanan publik di Samarinda.
Dengan langkah ini, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki birokrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
(Redaksi)
